Zulhas: Impor 1.000 Ton Beras dari AS Hanya untuk Pasar Khusus
Rencana pemerintah mengimpor beras dari Amerika Serikat kembali menjadi perhatian publik. Pemerintah menegaskan bahwa beras yang akan didatangkan tersebut bukan ditujukan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat secara luas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa impor beras dari Amerika Serikat hanya menyasar jenis beras khusus yang memiliki segmen pasar tertentu.
“Beras 1.000 ton itu perjanjian mengenai beras khusus,” kata Zulhas saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, beras tersebut tidak akan beredar secara luas di pasar domestik. Jenis beras yang diimpor berbeda dengan beras yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Zulhas menjelaskan bahwa beras tersebut ditujukan untuk kebutuhan tertentu, termasuk bagi konsumen yang memiliki kondisi kesehatan khusus.
“Kalau beras khusus, misalnya ada juga beras untuk orang yang punya kondisi tertentu seperti diabetes. Yang jelas bukan beras untuk makanan kita sehari-hari,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa beras impor tersebut memiliki karakteristik yang mirip dengan beras premium dari Jepang yang biasanya digunakan oleh restoran tertentu.
“Harganya bisa lebih dari Rp100 ribu per kilogram. Siapa yang mau beli? Biasanya hanya untuk restoran Jepang atau pasar tertentu saja,” kata Zulhas.
Kebijakan impor tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang tertuang dalam dokumen Agreement of Reciprocal Trade (ART) yang telah disepakati kedua negara.
Dalam dokumen tersebut, Indonesia berkomitmen meningkatkan impor sejumlah komoditas pertanian dari Amerika Serikat dengan nilai mencapai sekitar 4,5 miliar dolar AS.
Beberapa komoditas yang masuk dalam komitmen impor itu antara lain daging sapi, beras, jagung, kedelai, gandum, etanol, hingga buah-buahan segar.
Salah satu poin dalam perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa Indonesia harus memastikan volume impor beras dari Amerika Serikat melebihi 1.000 metrik ton setiap tahunnya.
Meski demikian, kebijakan ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat. Pasalnya, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa produksi beras nasional saat ini tengah mengalami surplus sehingga dinilai tidak memerlukan tambahan pasokan dari luar negeri.
