Program MBG di Kabupaten Bekasi Kondusif: Layanan Pemenuhan Gizi Masyarakat Kian Optimal
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pemenuhan gizi masyarakat di berbagai kelompok sasaran.
Berdasarkan data per 24 Februari 2026, program tersebut saat ini ditopang oleh 267 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah menjangkau sebanyak 720.479 penerima manfaat. Sasaran program mencakup pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi.
Pelaksanaan layanan MBG di daerah juga melibatkan 11.686 relawan yang berperan dalam mendukung operasional distribusi serta pendampingan kegiatan di lapangan.
Selain dukungan sumber daya manusia, program ini turut menggandeng berbagai mitra penyedia bahan pangan. Tercatat terdapat 4 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 148 koperasi, 1 Koperasi Desa Merah Putih, 245 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta 371 supplier lainnya yang berperan dalam menjaga keberlanjutan pasokan kebutuhan operasional.
Dari sisi infrastruktur, SPPG di Kabupaten Bekasi dibangun melalui berbagai bentuk kemitraan lintas sektor. Sebanyak 261 unit merupakan SPPG mitra, 3 unit berasal dari dukungan POLRI, 1 unit berdiri di lahan BUMN, 1 unit berbasis pondok pesantren, serta 1 unit didukung oleh TNI AD.
Koordinator SPPG Kabupaten Bekasi, Adri Jerni Miko, menyampaikan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci utama dalam memastikan keberlangsungan layanan MBG di daerah.
“Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan koperasi, BUMDes, dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Seiring dengan pelaksanaan program yang terus berjalan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berencana memperluas cakupan penerima manfaat MBG dengan menyasar anak-anak yang belum bersekolah maupun yang tidak melanjutkan pendidikan.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan pemenuhan gizi bagi seluruh kelompok rentan, khususnya anak usia sekolah di luar jalur pendidikan formal.
Perluasan sasaran penerima manfaat MBG itu turut dibahas dalam rapat virtual antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan pemerintah daerah terkait standarisasi formulir validasi penerima manfaat program.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bekasi, Fadly Marissatrio, mengatakan BGN telah mengundang pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan guna mempersiapkan pendataan calon penerima manfaat MBG di luar satuan pendidikan formal.
“Ke depan akan ada penambahan sasaran penerima manfaat MBG, yaitu anak-anak yang belum bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, maupun yang mengalami putus sekolah,” ujar Fadly, pekan lalu.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan terdapat 50 kejadian keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari 2026.
Meski demikian, Dadan menilai angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan periode September dan Oktober 2025, ketika jumlah kasus tercatat lebih tinggi, sementara jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat itu belum sebanyak sekarang.
“Itu jauh lebih kecil dibandingkan ketika Oktober atau September (2025), padahal jumlah SPPG-nya meningkat tajam. Di Januari ini alhamdulillah masih sangat sedikit, meskipun kita ingin targetkan tidak ada kejadian,” ujar Dadan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2/2026).
Menurutnya, peningkatan jumlah SPPG pada awal tahun ini tidak diikuti lonjakan signifikan kasus keracunan. Hal tersebut, kata dia, menjadi indikator perbaikan tata kelola pelaksanaan program.
