Komisi XIII DPR RI Soroti Overkapasitas Lapas dalam Kunker Reses di Semarang
Berbagai persoalan di sektor pemasyarakatan wilayah Jawa Tengah menjadi perhatian dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI masa persidangan III tahun sidang 2025–2026 yang digelar di Semarang, Senin (23/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah Hukum Jawa Tengah tersebut dihadiri jajaran pemasyarakatan, termasuk perwakilan Lapas Kelas IIA Kendal, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah Jawa Tengah, Kanwil Hukum, Kanwil HAM, serta LPSK Regional Semarang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Dewi Asmara, menegaskan bahwa agenda reses menjadi sarana strategis bagi DPR untuk menyerap aspirasi sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan di daerah.
“Melalui kunjungan kerja ini, kami ingin memastikan bahwa berbagai tantangan di lapangan dapat diidentifikasi secara komprehensif sehingga dukungan legislatif yang diberikan tepat sasaran,” ujar Dewi dalam sambutannya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah, Mardi Santoso, mengungkapkan sejumlah persoalan aktual yang masih dihadapi lembaga pemasyarakatan di wilayahnya. Permasalahan overkapasitas lapas dan rutan masih menjadi tantangan utama, disertai kebutuhan relokasi unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak banjir tahunan.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian dan perlindungan aset lahan di Nusa Kambangan, keterbatasan perumahan dinas bagi petugas, hingga ketimpangan rasio antara petugas dan warga binaan.
“Kanwil Ditjenpas Jateng terus mendorong realisasi relokasi UPT yang terdampak banjir melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kami berharap Komisi XIII turut mendukung percepatan ini agar solusi yang diambil benar-benar strategis dan berkelanjutan,” kata Mardi.
Menurutnya, dukungan politik dari DPR RI sangat dibutuhkan dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota, khususnya terkait penyediaan lahan serta penganggaran.
Menanggapi hal tersebut, Dewi Asmara menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan politik guna mendorong koordinasi lintas sektor agar penanganan overkapasitas serta relokasi UPT dapat segera direalisasikan.
“Kami akan mendorong koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah agar solusi relokasi maupun penanganan overkapasitas dapat terwujud secara kolaboratif,” tegasnya.
Laporan: Rizal Firmansyah
