DPD RI Usulkan Partisipasi Masyarakat untuk Bantu Danai Program MBG
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mengemukakan wacana pelibatan masyarakat dalam pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu langkah untuk menopang keberlanjutan implementasinya.
Usulan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah menjalankan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Sultan, partisipasi publik melalui sumbangan sukarela dinilai dapat menjadi bentuk gotong royong dalam mendukung kebijakan strategis, khususnya ketika ruang fiskal negara menghadapi keterbatasan.
“Keterlibatan masyarakat secara sukarela bisa menjadi wujud solidaritas sosial untuk memastikan program ini berjalan optimal,” ujar Sultan dalam keterangannya.
Meski demikian, gagasan tersebut memicu beragam tanggapan dari sejumlah kalangan. Kritik muncul terutama terkait kejelasan mekanisme penghimpunan dana, tata kelola distribusi, hingga jaminan transparansi dalam penggunaannya apabila skema tersebut benar-benar diterapkan.
Beberapa pihak juga menilai bahwa pembiayaan program berskala nasional semestinya tetap menjadi tanggung jawab negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak membebani partisipasi finansial masyarakat.
“Program strategis pemerintah pada prinsipnya harus ditopang oleh pembiayaan negara, bukan mengandalkan kontribusi publik,” kata seorang pengamat kebijakan publik.
Hingga saat ini, belum terdapat penjelasan resmi mengenai skema teknis maupun regulasi yang akan mengatur pelibatan masyarakat dalam pendanaan MBG. Perdebatan pun terus berkembang terkait batasan peran publik dalam mendukung program nasional serta kewajiban pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
