Mensos Minta Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal PBI JK
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meminta Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mencabut pernyataannya terkait isu penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinilai menyesatkan publik.
Gus Ipul menilai pernyataan tersebut menimbulkan kebingungan di masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan fakta. Ia menegaskan tidak ada instruksi dari Presiden untuk menonaktifkan PBI sebagaimana yang disebutkan.
“Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan,” ujar Gus Ipul usai berkoordinasi terkait pelaporan PBI dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (13/2/2026).
Menurutnya, informasi yang tidak akurat berpotensi berkembang menjadi fitnah dan memperparah penyebaran hoaks di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta agar pernyataan tersebut segera dicabut dan disertai permintaan maaf.
“Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk lebih fokus pada langkah substantif, terutama pembenahan dan validasi data penerima manfaat agar kebijakan perlindungan sosial tepat sasaran.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen menjaga layanan perlindungan sosial tetap berjalan dengan basis data yang akurat guna mencegah kesalahpahaman serta memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.
