Produk Impor Kuasai Marketplace, UMKM Lokal Terancam Tersingkir
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengungkap dominasi produk impor murah di pasar digital Indonesia. Hingga kini, mayoritas barang yang diperdagangkan di berbagai platform e-commerce, seperti Shopee dan TikTok Shop, masih berasal dari luar negeri dengan harga yang sangat rendah.
Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menilai kondisi tersebut menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan produk lokal, khususnya pelaku UMKM yang kesulitan bersaing dari sisi harga.
“Kalau pasarnya tidak dilindungi, kita pasti kalah bersaing. Faktanya, sekitar 90 persen produk yang beredar di e-commerce merupakan produk impor dengan harga sangat murah,” ujar Temmy saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian UMKM per 14 Januari 2026, produk impor masih membanjiri marketplace digital. Salah satunya adalah penjualan ballpress pakaian bekas impor yang ditawarkan dengan harga Rp600 ribu per 20 potong.
Selain itu, sejumlah produk pakaian jadi juga dijual dengan harga yang dinilai tidak wajar, seperti kerudung seharga Rp6.997 per lembar hingga kemeja yang dibanderol sekitar Rp20 ribu per potong.
Menurut Temmy, arus masuk barang impor murah tersebut semakin menekan daya saing UMKM lokal. Pasalnya, produk-produk tersebut masuk ke Indonesia tidak hanya melalui jalur laut, tetapi juga jalur darat dan udara, sehingga berpotensi merusak ekosistem pasar domestik.
Ia menambahkan, survei Kementerian UMKM menunjukkan perilaku konsumen Indonesia di e-commerce masih sangat berorientasi pada harga dan kualitas, tanpa mempertimbangkan asal produk.
“Bagi sebagian besar konsumen, yang penting harganya murah dan kualitasnya bagus. Soal produk itu buatan dalam negeri atau impor, banyak yang tidak peduli,” ungkapnya.
Di luar persoalan banjir impor, pelaku UMKM juga masih menghadapi berbagai tantangan struktural lainnya. Mulai dari kendala riwayat kredit di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), keterbatasan agunan, tingginya suku bunga pinjaman, hingga minimnya akses pasar.
Dari sisi pembiayaan, data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 2025 mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih didominasi skema mikro sebesar 69,8 persen, disusul skema kecil 30 persen, dan super mikro hanya 0,2 persen.
Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas nasional masih relatif rendah, yakni sebesar 15,7 persen. Angka tersebut tertinggal dibandingkan Singapura yang mencapai 41 persen, Thailand 29 persen, dan Malaysia 28 persen.
“Global value chain kita juga masih rendah, baru di angka 4,1 persen. Ini menjadi tantangan besar agar produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di pasar sendiri,” tegas Temmy.
Adapun dari sisi struktur pelaku usaha, data Sistem Informasi Data Tunggal Kementerian UMKM 2024 mencatat sebanyak 99,71 persen UMKM di Indonesia merupakan usaha mikro. Sementara usaha kecil hanya 0,24 persen dan usaha menengah 0,06 persen.
