Malaysia Tegas Tolak Dewan Perdamaian Trump
Pemerintah Malaysia menegaskan komitmennya untuk tetap menjadikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Sikap ini sekaligus menandai penolakan Malaysia terhadap pembentukan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia, Lukanisman bin Awang Sauni, menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang Dewan Perdamaian sebagai lembaga yang sah atau relevan untuk menggantikan peran PBB dalam tatanan internasional.
“Malaysia akan terus mempertahankan PBB sebagai institusi utama dunia dalam menjaga perdamaian global,” ujar Lukanisman saat menyampaikan pernyataan di sidang Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia, di Kuala Lumpur, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah menelaah berbagai kekhawatiran yang disampaikan anggota parlemen terkait inisiatif pembentukan Dewan Perdamaian tersebut. Menurutnya, keberadaan badan baru itu justru berpotensi melemahkan sistem multilateralisme yang selama ini menjadi fondasi hubungan internasional.
Lukanisman menambahkan, Dewan Perdamaian tidak seharusnya diposisikan sebagai pengganti PBB yang telah memiliki mandat, mekanisme, serta legitimasi global dalam penyelesaian konflik dan pemeliharaan perdamaian dunia.
Dalam pemaparannya, Lukanisman mengungkapkan bahwa penolakan terhadap Dewan Perdamaian tidak hanya datang dari Malaysia. Setidaknya 12 negara disebut telah menyatakan sikap menolak bergabung, termasuk sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, dan Britania Raya.
Salah satu penolakan paling tegas disampaikan oleh Prancis. Negara tersebut secara resmi menyatakan keberatan karena menilai Dewan Perdamaian menantang kerangka multilateralisme PBB serta menetapkan biaya keanggotaan hingga 1 miliar dolar AS, yang dianggap tidak rasional.
“Prancis menilai pembentukan Dewan Perdamaian bertentangan dengan semangat multilateralisme PBB dan memberlakukan syarat keanggotaan yang tidak masuk akal,” kata Lukanisman.
Selain Prancis, Irlandia dan Spanyol juga menyatakan enggan bergabung. Kedua negara tersebut menilai Dewan Perdamaian hanya akan menambah struktur baru yang tumpang tindih dengan peran dan mandat PBB yang telah ada.
Kritik terhadap inisiatif tersebut juga datang dari negara-negara besar lainnya. Lukanisman menyebut Tiongkok dan Rusia turut menyuarakan keberatan karena memandang Dewan Perdamaian sebagai upaya untuk menggeser peran Dewan Keamanan PBB melalui sebuah forum yang dinilai bersifat sepihak.
Dalam kesempatan yang sama, Lukanisman kembali menegaskan sikap konsisten Malaysia terhadap isu Palestina. Ia menekankan bahwa persoalan Palestina bukan semata isu keagamaan, melainkan persoalan kemanusiaan, hak asasi manusia, serta hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
Malaysia, kata dia, akan terus memperjuangkan hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan membentuk negara merdeka berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Baitulmaqdis Timur sebagai ibu kota.
“Malaysia tidak akan mengorbankan prinsip demi duduk di meja perundingan yang tidak menjamin keadilan sejati bagi rakyat Palestina,” tegasnya.
Pemerintah Malaysia berkomitmen memaksimalkan seluruh jalur diplomasi, baik melalui PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun ASEAN, agar isu Palestina tetap menjadi perhatian komunitas internasional dan penyelesaian konflik dapat segera diwujudkan.
“Malaysia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan mereka adalah perjuangan kemanusiaan, dan keadilan bagi Palestina adalah kemenangan bagi dunia,” pungkas Lukanisman.
