Ferry Irwandi: Pendidikan Tak Akan Maju Jika Guru Masih Digaji Tak Layak
Persoalan rendahnya gaji guru honorer kembali menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di ruang digital. Isu kesejahteraan pendidik ini dinilai mencerminkan problem struktural pendidikan nasional yang belum terselesaikan hingga kini.
Di berbagai daerah, guru honorer masih menerima upah jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak. Bahkan, sebagian di antaranya hanya memperoleh penghasilan puluhan ribu rupiah per bulan. Kondisi tersebut dinilai tidak dapat diatasi dengan kebijakan jangka pendek atau solusi tambal sulam.
Founder Malaka Project, Ferry Irwandi, menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas pendidikan. Menurutnya, kualitas kurikulum dan fasilitas pendidikan tidak akan berdampak maksimal tanpa dukungan kesejahteraan tenaga pengajar.
“Mau kurikulum sehebat apa pun, buku sebagus apa pun, tapi kalau guru-guru kelaparan, semuanya tidak akan pernah maksimal,” ujar Ferry dalam konten yang diunggah di kanal YouTube Malaka Project.
Namun demikian, pernyataan Ferry turut memicu respons lanjutan terkait kritik yang diarahkan kepadanya. Ia mengaku menerima sejumlah tuduhan dan framing yang dinilai merugikan dirinya, khususnya dalam diskursus seputar dunia pendidikan.
“Selama ini setiap mas @imanzanatul91 melakukan kritik atas konten yang saya buat, saya terima dengan senang hati. Tapi di sini saya akan jawab karena beberapa tulisan mengandung unsur fitnah, tuduhan, dan framing yang menurut saya sudah kelewatan,” tulis Ferry dalam keterangan unggahan yang dikutip pada Minggu.
Ferry menegaskan siap menjawab substansi kritik tersebut secara terbuka dan langsung. Ia juga menolak memberikan klarifikasi melalui monolog sepihak, karena menilai dialog terbuka lebih adil dan transparan.
“Saya tidak akan menjawab dengan video monolog atau tulisan sepihak. Saya akan tetap mendukung kesejahteraan semua guru. Semoga waktunya segera bertemu,” pungkasnya.
Perdebatan ini kembali menegaskan bahwa isu kesejahteraan guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan pemangku kebijakan pendidikan di Indonesia.
