Spanyol Pilih PBB, Menolak Dewan Perdamaian Bentukan AS

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez. Foto: Reuters

Pemerintah Spanyol secara resmi menyatakan tidak akan bergabung dengan Dewan Perdamaian yang diluncurkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Keputusan tersebut menegaskan sikap Madrid yang tetap berpegang pada multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menjaga perdamaian global.

Penolakan itu diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa di Brussels, Belgia, Kamis (22/1) malam. Sanchez menyebut Spanyol menghargai undangan dari Washington, namun memilih untuk tidak ikut serta.

“Kami mengapresiasi undangan tersebut, tetapi kami menolak,” ujar Sanchez kepada wartawan, seperti dikutip Reuters, Jumat (23/1/2026).

Menurut otoritas Spanyol, keputusan tersebut konsisten dengan kebijakan luar negeri Madrid yang menempatkan sistem PBB sebagai kerangka utama dalam penyelesaian konflik internasional. Spanyol menilai mekanisme perdamaian global seharusnya dijalankan melalui institusi multilateral yang telah diakui secara luas.

Sebelumnya, pemerintah AS menyatakan Dewan Perdamaian bertujuan membantu proses mediasi dan pemantauan gencatan senjata, mengatur pengamanan wilayah pascakonflik, serta mengoordinasikan upaya pembangunan kembali di negara-negara yang baru keluar dari perang.

Dewan Perdamaian resmi diluncurkan di sela-sela Forum Ekonomi Dunia Davos pada Kamis (22/1), ditandai dengan penandatanganan piagam pembentukan oleh negara-negara yang bergabung. Namun, peluncuran tersebut berlangsung tanpa kehadiran mayoritas sekutu tradisional AS.

Sejumlah negara mitra utama Washington, seperti Kanada, Inggris, serta hampir seluruh anggota Uni Eropa, tidak terlihat dalam seremoni tersebut. Dari kawasan Eropa, hanya Hungaria dan Bulgaria yang tercatat bergabung.

Absennya negara-negara sekutu utama AS dalam inisiatif tersebut memunculkan tanda tanya mengenai tingkat dukungan internasional terhadap Dewan Perdamaian yang digagas pemerintahan Trump.

Tutup