GMBI Dorong Pemkab Bekasi yang Transparan, Berintergritas dan Bermartabat
Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapan untuk terlibat aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja.
Sikap tersebut diambil seiring penilaian GMBI terhadap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dinilai mulai menunjukkan perbaikan.
Menurut GMBI, sejumlah langkah pemerintah daerah belakangan ini mengarah pada tata kelola birokrasi yang lebih terbuka, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kondisi ini dinilai sebagai modal awal untuk memulihkan kepercayaan publik yang sempat menurun akibat berbagai persoalan pemerintahan sebelumnya.
Ketua Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Sobari Is Harianto, menyebut keterbukaan informasi dan akses publik terhadap kebijakan pemerintah merupakan kunci utama dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
“Keterbukaan pemerintah daerah kepada publik sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus akibat persoalan tata kelola pemerintahan,” ujar Sobari yang akrab disapa H. Obay, Jumat (23/1/2026).
Ia menilai, komitmen terhadap transparansi dan integritas yang mulai terlihat saat ini perlu dijaga secara konsisten dan tidak boleh berhenti pada tataran pernyataan. Untuk itu, peran organisasi masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam proses pengawalan kebijakan publik.
“Kami melihat ada upaya serius dari pemerintah daerah untuk membenahi sistem birokrasi agar lebih transparan dan akuntabel. Ini sinyal positif, tetapi tetap harus dikawal bersama,” katanya.
Obay menegaskan, dukungan GMBI terhadap pemerintah daerah tidak bersifat tanpa syarat. Menurutnya, GMBI akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial guna memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip good governance.
“Kami mendukung, namun sekaligus mengawasi. Dukungan ini adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil agar pemerintahan tetap berada di jalur hukum dan tata kelola yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, GMBI menyoroti proses rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai salah satu aspek krusial yang harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai aturan perundang-undangan.
“Koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya KPK, penting agar kebijakan strategis seperti mutasi dan rotasi jabatan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Faisal Syukur, menambahkan bahwa pihaknya siap menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Ia menekankan bahwa kritik dan kontrol yang dilakukan bertujuan memperkuat kinerja pemerintah daerah, bukan melemahkan legitimasi pemerintahan.
“Kami ingin pemerintahan daerah berjalan bersih, bermartabat, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi. Pengawasan publik adalah bagian dari tanggung jawab moral kami,” kata Faisal.
Ia optimistis, sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dapat menjadi fondasi penting untuk memulihkan kepercayaan publik sekaligus mendorong kebangkitan Kabupaten Bekasi dari berbagai persoalan yang selama ini membelit.
“Dengan sinergi yang terbangun, kami yakin kepercayaan publik dapat kembali pulih dan menjadi dasar bagi kebangkitan Kabupaten Bekasi ke depan,” pungkasnya.
