Video Guru Honorer Menangis Viral, Gaji Disebut Kalah dari Sopir Program MBG
Isak tangis sejumlah guru honorer terekam dalam sebuah video yang belakangan beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, para guru menceritakan kondisi ekonomi mereka yang kian terjepit akibat penghasilan yang dinilai jauh dari kata layak.
Video itu menyoroti realitas keseharian guru honorer yang hingga kini belum berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketidakpastian status membuat banyak dari mereka harus bertahan dengan upah minim, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Salah seorang guru honorer dalam video tersebut mengungkapkan kekecewaannya setelah mengetahui bahwa gaji sopir pengantar program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut lebih tinggi dibandingkan penghasilan yang ia terima sebagai tenaga pendidik.
Unggahan video itu diberi keterangan, “Guru Honorer Ini Menangis, Saat Tahu Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi dari Gajinya,” sebagaimana dikutip pada Selasa (20/1/2026).
Tak lama setelah beredar, video tersebut memantik reaksi luas dari warganet. Kolom komentar dipenuhi ungkapan empati sekaligus kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kesejahteraan guru honorer.
Sejumlah netizen menyindir ironi kondisi tersebut. Ada pula yang menilai rendahnya upah guru honorer berpotensi merusak semangat mendidik generasi muda.
“Kata pemerintah, ngapain jadi guru honorer? Sengaja digaji kecil supaya pasrah. Kalau rakyat pintar, bisnis kotor bisa terganggu,” tulis seorang pengguna media sosial.
Komentar lain datang dari warganet yang membagikan pengalaman pribadi. Ia mengaku memiliki rekan yang memilih meninggalkan profesi guru honorer karena tidak sanggup bertahan dengan penghasilan yang diterima.
“Bukan idealisme yang lemah, tapi realita yang memaksa untuk berkompromi,” tulisnya.
Tak sedikit pula yang mendorong adanya aksi kolektif dari para guru honorer untuk menuntut janji pemerintah yang dinilai belum terealisasi.
“Demo se-Indonesia saja, toh janji untuk guru honorer sampai sekarang belum dijalankan,” tulis netizen lainnya.
Fenomena ini kembali membuka perdebatan publik mengenai ketimpangan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN, sekaligus menyoroti urgensi kebijakan konkret agar profesi guru tidak terus berada di posisi rentan.
