DPR Soroti Program Bioetanol, Pertamina Diminta Jamin Serapan Tebu Petani
Dorongan kepada masyarakat dan petani untuk menanam tebu guna mendukung program bioetanol nasional menuai sorotan. Di balik semangat transisi energi hijau, muncul pertanyaan krusial terkait kesiapan pasar, khususnya kemampuan PT Pertamina dalam menyerap hasil panen petani.
Isu tersebut mencuat setelah beredar video dengan keterangan bertuliskan “Warga Diminta Tanam Tebu Ratusan Hektar Untuk Bioetanol, DPR Pertanyakan Kesiapan Pertamina” yang dikutip pada Minggu (18/1/2026). Video itu menyoroti kekhawatiran bahwa kebijakan penanaman tebu skala besar belum diiringi kepastian penyerapan hasil produksi.
Anggota DPR menilai, program strategis nasional seperti bioetanol tidak boleh berhenti pada tahap imbauan. Pemerintah dan BUMN terkait dinilai perlu memastikan adanya mekanisme pembelian yang jelas agar petani tidak menanggung risiko sendirian.
Pasalnya, petani harus mengalokasikan lahan, modal, serta tenaga dalam jumlah besar untuk menanam tebu. Tanpa jaminan pembelian, mereka berpotensi mengalami kerugian apabila hasil panen tidak terserap industri.
“Jangan sampai petani sudah berkorban lahan, tenaga, dan modal, tetapi hasilnya tak terbeli,” menjadi pesan yang ramai disuarakan dalam diskusi publik terkait program tersebut.
DPR menegaskan, transisi menuju energi hijau seharusnya memberikan kepastian ekonomi bagi petani, bukan sekadar janji kebijakan. Kejelasan kontrak, harga beli, hingga skema distribusi dinilai mutlak dibutuhkan agar program bioetanol benar-benar berkelanjutan.
Petani, pada akhirnya, membutuhkan kepastian pasar yang konkret, bukan kekhawatiran akan kebijakan yang berubah-ubah dan berujung kekecewaan.
