Utang Baru Pemerintah Indonesia Tembus Rp736,3 Triliun
Pemerintah mencatat penarikan utang baru sebesar Rp736,3 triliun hingga 31 Desember 2025. Realisasi tersebut setara 94,9 persen dari total target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang dipatok sebesar Rp775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pembiayaan utang menjadi kontributor utama dalam menutup kebutuhan anggaran negara sepanjang tahun lalu. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Melihat dari total pembiayaan anggaran dengan realisasi sampai dengan 31 Desember itu dibagi pembiayaan utang Rp736,3 triliun atau 94,9 persen dari APBN,” ujar Thomas.
Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan nonutang sebesar Rp7,7 triliun hingga akhir Desember 2025. Pembiayaan nonutang ini mencakup antara lain penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) serta instrumen pembiayaan lainnya di luar penarikan utang.
Secara keseluruhan, total pembiayaan anggaran yang telah direalisasikan pemerintah hingga akhir 2025 mencapai Rp744 triliun. Angka tersebut setara 120,7 persen dari pagu pembiayaan yang semula direncanakan sebesar Rp662 triliun.
Di sisi lain, APBN 2025 ditutup dengan kondisi defisit. Hingga 31 Desember 2025, defisit anggaran tercatat sebesar Rp695 triliun atau setara 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.
Defisit tersebut terjadi seiring belum optimalnya penerimaan negara untuk menutup belanja pemerintah. Meski demikian, rasio defisit masih berada di bawah ambang batas maksimal 3 persen PDB sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal nasional.
Adapun pendapatan negara hingga akhir Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.756 triliun. Capaian ini setara 91,7 persen dari target pendapatan negara yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.
Pemerintah menegaskan akan terus menjaga keseimbangan fiskal dengan mengelola pembiayaan secara hati-hati, memastikan kesinambungan fiskal jangka menengah, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global dan kebutuhan pembiayaan pembangunan.
