PAN Dukung Pilkada Dipilih DPRD
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana didorong Partai Golkar. Namun, PAN menegaskan dukungan tersebut bersyarat dan tidak boleh menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Viva Yoga pada Senin (22/12/2025) menanggapi wacana perubahan mekanisme pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dari sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung melalui DPRD.
Menurut Viva, pilkada melalui DPRD dapat diterima sepanjang seluruh partai politik sepakat secara bulat dan tidak memicu pro dan kontra tajam di ruang publik. Ia menilai isu perubahan sistem pilkada selama ini kerap memantik gelombang demonstrasi nasional.
“PAN setuju pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan seluruh partai politik sepakat dan tidak menimbulkan gejolak publik,” ujar Viva Yoga.
Ia mengingatkan bahwa pembahasan Undang-Undang Pilkada selalu menjadi isu sensitif. Oleh karena itu, perubahan sistem harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan melibatkan komunikasi politik yang luas agar tidak memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Dari sisi konstitusi, Viva menegaskan bahwa pilkada tidak langsung tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyebut konstitusi tidak secara eksplisit mengatur apakah kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
“UUD 1945 hanya menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Baik dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD, keduanya konstitusional selama prosesnya demokratis,” katanya.
Meski demikian, Viva menekankan bahwa legitimasi politik kepala daerah tetap menjadi isu penting. Menurutnya, perubahan sistem pemilihan harus menjamin akuntabilitas dan keterwakilan aspirasi rakyat agar tidak memunculkan kesan kemunduran demokrasi.
Wacana pilkada dipilih DPRD kembali menguat setelah sejumlah partai politik menyoroti tingginya biaya politik dan potensi konflik sosial dalam pilkada langsung. Namun, kritik publik juga mengemuka karena mekanisme tersebut dinilai berisiko mempersempit partisipasi rakyat.
