Atap Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro Ambruk, Kualitas Bangunan Publik Dipertanyakan
Gedung Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro mengalami kerusakan serius setelah atap bagian selatan ambruk akibat hujan deras disertai angin kencang, Selasa (23/12/2025). Insiden ini memicu sorotan publik terhadap kualitas pembangunan fasilitas pemerintah yang tergolong baru.
Atap gedung yang berusia sekitar dua tahun tersebut runtuh di tengah cuaca ekstrem yang melanda Kota Bojonegoro. Beruntung, saat kejadian tidak ada agenda rapat maupun aktivitas di dalam gedung, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyebutkan bahwa ambrolnya atap terjadi bersamaan dengan hujan deras dan terpaan angin kencang yang cukup kuat.
“Benar, ambrol saat terjadi hujan deras dan angin kencang,” kata Abdullah Umar saat dikonfirmasi, Rabu (24/12).
Berdasarkan hasil pengecekan awal, kerusakan terjadi pada atap gedung paripurna bagian selatan dengan luas area yang terdampak diperkirakan mencapai 25 meter kali 5 meter. Reruntuhan atap menimpa bagian dalam gedung dan menyebabkan aktivitas di lokasi dihentikan sementara.
Meski tidak menelan korban, insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait mutu konstruksi bangunan publik yang baru diresmikan pada awal 2023. Gedung tersebut sebelumnya digadang-gadang sebagai fasilitas representatif untuk menunjang kegiatan legislatif di Kabupaten Bojonegoro.
Pihak DPRD pun berencana meminta penjelasan dari instansi teknis terkait pembangunan gedung tersebut. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan untuk memastikan penyebab kerusakan dan mencegah kejadian serupa terulang.
“Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro untuk meminta penjelasan,” pungkas Abdullah Umar.
Insiden ambruknya atap gedung paripurna ini diharapkan menjadi momentum evaluasi serius terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah, khususnya yang menggunakan anggaran publik.
