Utang PLN Tembus Rp711 Triliun, Laba Justru Merosot Sepanjang 2024
Kinerja keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) kembali menjadi perhatian publik, bukan hanya karena lonjakan utang, tetapi juga potensi dampaknya terhadap stabilitas fiskal dan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Di tengah perannya sebagai tulang punggung penyedia listrik nasional, kondisi keuangan PLN dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Berdasarkan data yang dihimpun Center for Budget Analysis (CBA), total kewajiban PLN sepanjang 2024 tercatat mencapai Rp711,2 triliun. Angka tersebut meningkat Rp56,2 triliun dibandingkan posisi utang pada 2023 yang sebesar Rp655 triliun. Lonjakan ini terjadi di saat laba perusahaan justru mengalami penurunan signifikan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai tren tersebut menunjukkan adanya tekanan serius terhadap struktur keuangan PLN. Menurutnya, peningkatan utang dengan laju yang cepat berpotensi membebani kinerja jangka panjang perusahaan, terutama jika tidak diimbangi dengan perbaikan efisiensi dan pendapatan.
“Jika dirata-ratakan, utang PLN bertambah sekitar Rp4,7 triliun per bulan atau sekitar Rp156,7 miliar per hari. Ini bukan angka kecil dan harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pemegang saham,” ujar Uchok dalam keterangannya.
Tak hanya dari sisi total kewajiban, beban utang jangka panjang PLN juga tercatat meningkat cukup tajam. Sepanjang 2024, utang jangka panjang perusahaan naik Rp27,3 triliun, dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun. Kenaikan ini mencerminkan tingginya kebutuhan pembiayaan jangka panjang untuk proyek dan operasional.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan ketergantungan PLN terhadap pembiayaan utang, terutama di tengah tantangan transisi energi dan tuntutan investasi infrastruktur kelistrikan yang terus meningkat. Jika tidak dikelola secara hati-hati, beban utang berpotensi menggerus ruang gerak perusahaan di masa depan.
