BMKG Deteksi Bibit Siklon 96S, DPR Minta Pemerintah Siapkan Mitigasi Cuaca Ekstrem
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan bibit siklon tropis 96S di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat (NTB). Bibit siklon tersebut berpotensi memicu cuaca ekstrem berupa hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menilai informasi BMKG merupakan peringatan dini yang harus segera direspons oleh pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak awal untuk meminimalkan dampak bencana.
“Saya melihat laporan BMKG mengenai Bibit Siklon 96S ini sebagai peringatan dini yang harus segera direspons dengan mitigasi struktural maupun non-struktural, baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” ujar Huda dalam keterangannya, Sabtu (26/12/2025).
Huda menegaskan, meskipun potensi bibit siklon tersebut berkembang menjadi siklon tropis penuh dalam 72 jam ke depan masih tergolong rendah, dampak penyertanya tetap berisiko tinggi dan tidak boleh diabaikan.
“Meskipun potensi menjadi siklon penuh masih rendah, dampak penyertanya seperti hujan lebat, angin kencang, dan gelombang tinggi bersifat nyata dan mengancam,” katanya.
Ia mendorong pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG, serta kementerian dan lembaga terkait untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menyiapkan langkah antisipasi bencana.
Menurut Huda, kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada aspek infrastruktur. Pemerintah diminta memastikan seluruh fasilitas penunjang pengendalian bencana berada dalam kondisi optimal.
“Pemerintah harus segera melakukan audit infrastruktur kritis, seperti memastikan bendungan, tanggul sungai, dan sistem drainase utama di wilayah NTB dan Nusa Tenggara Timur dalam kondisi prima untuk menampung debit air yang tinggi,” ujarnya.
Selain itu, Huda juga mengimbau masyarakat di wilayah rawan terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta arahan pemerintah daerah guna menghindari risiko yang lebih besar akibat cuaca ekstrem.
