Sindiran Elite PDIP Mengarah ke Bupati Bekasi: Tegak Lurus Jangan Mencla-Mencle, Jadinya Kena Masalah?
Kasus hukum yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang terus memunculkan dinamika politik, termasuk dari internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus secara terbuka menyindir Ade melalui unggahan di media sosial Instagram, yang dinilai sarat pesan disiplin dan loyalitas kader.
Dalam unggahan tersebut, Deddy menuliskan caption bernada keras, “Makanya jangan pecicilan, tegak lurus jangan mencla mencle!!!! Jadinya kena masalah kan????”. Unggahan itu memperlihatkan dua foto berbeda yang disusun dalam beberapa slide.
Pada slide pertama, terlihat Ade Kuswara Kunang bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara pada slide berikutnya, Ade Kunang tampak berfoto bersama Kaesang Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di rumah kediamannya.
Unggahan tersebut segera menarik perhatian publik dan kader partai, lantaran dinilai bukan sekadar komentar personal, melainkan sinyal politik dari elite PDIP terhadap sikap dan manuver kadernya di luar garis partai. Frasa “tegak lurus” yang digunakan Deddy selama ini dikenal sebagai istilah internal PDIP untuk menekankan kepatuhan kader terhadap keputusan dan garis politik partai.
Sindiran itu muncul di tengah sorotan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menetapkan Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka dugaan suap dan ijon proyek di Kabupaten Bekasi. Dalam konteks tersebut, unggahan Deddy dibaca sebagai bentuk evaluasi keras terhadap perilaku politik kader yang dinilai tidak sejalan dengan etika dan disiplin partai.
Secara politis, unggahan tersebut juga memperlihatkan sikap PDIP yang berupaya menjaga jarak institusional dari kader yang tersandung masalah hukum. Alih-alih memberikan pembelaan terbuka, elite partai justru menekankan aspek kedisiplinan dan konsistensi sikap politik.
Hingga kini, unggahan Deddy Sitorus tersebut belum disertai penjelasan lanjutan. Namun, pesan yang disampaikan dinilai cukup jelas: kasus yang menjerat Bupati Bekasi tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga refleksi kegagalan menjaga loyalitas dan kehati-hatian dalam berpolitik.
Sementara itu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menyatakan partainya menghormati seluruh proses hukum yang dijalankan KPK, termasuk terhadap kader internal.
“Secara prinsip, PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan,” ujar Hugo, dikutip dari ANTARA, Minggu.
Namun demikian, Hugo mengingatkan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum tidak dijadikan alat politik oleh pihak mana pun. Ia menilai publik dapat melihat masih adanya dugaan kasus-kasus korupsi besar yang belum tersentuh hukum dan seolah menghilang dari perhatian.
Menurut Hugo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pimpinan partai secara konsisten mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan praktik korupsi dalam menjalankan amanah pemerintahan maupun jabatan publik.
Karena itu, ia menegaskan bahwa apabila terdapat kader PDIP yang terjerat kasus korupsi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan tidak mencerminkan sikap atau kebijakan partai.
“Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi. Yang pasti, partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi,” tegas Hugo.
