Soal Bupati Bekasi Kena OTT KPK, PDIP Tegaskan Tidak Pernah Mengajarkan Kadernya untuk Korupsi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kadernya, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Namun, PDIP mengingatkan agar KPK tetap menjunjung prinsip keadilan dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, KPK tidak boleh dijadikan alat politik oleh pihak mana pun. Ia menilai publik dapat melihat masih banyak dugaan kasus korupsi besar yang tidak tersentuh hukum dan seolah menghilang dari perhatian.
“Secara prinsip, PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan,” kata Hugo yang dikutip ANTARA, Minggu.
Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama jajaran pimpinan partai secara konsisten mengingatkan seluruh kader agar tidak melakukan praktik korupsi dalam menjalankan amanah pemerintahan maupun jabatan publik.
Karena itu, Hugo menegaskan, apabila terdapat kader PDIP yang terjerat kasus korupsi, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan, bukan cerminan sikap atau kebijakan partai.
“Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi. Yang pasti, partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi,” ujarnya.
Meski demikian, PDIP membuka kemungkinan memberikan pendampingan hukum kepada kadernya yang tersangkut perkara, apabila diminta, melalui badan partai yang membidangi urusan hukum. Pendampingan tersebut, kata Hugo, tidak dimaksudkan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan sebagai bentuk perlindungan hak-hak hukum kader.
“Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk terus mendidik kader-kadernya agar tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu.
Sebelumnya, KPK menangkap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, yang merupakan kader PDIP, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ade diduga terlibat dalam praktik suap terkait proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Selain itu, pada November 2025, KPK juga menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, kader PDIP lainnya, terkait dugaan suap pengurusan jabatan, proyek di RSUD dr. Harjono Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
