DPR Hadir Lengkap, Wali Kota Sibolga Absen dalam Rapat Penanganan Bencana
Rapat koordinasi penanganan bencana di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang digelar Komisi V DPR RI berlangsung panas. Forum yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Pia Pandan, Rabu (10/12/2025) malam itu diwarnai sorotan tajam akibat ketidakhadiran Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik.
Rapat tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran kementerian dan lembaga pusat. Sejumlah pejabat tinggi tampak hadir langsung dari Jakarta, di antaranya Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta perwakilan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa, dan Ditjen Transmigrasi. Namun, Pemerintah Kota Sibolga hanya diwakili Sekretaris Daerah, Herman Suwito.
Padahal, forum ini dinilai sangat strategis untuk memperjuangkan dukungan anggaran dan percepatan pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sibolga pada 25 September 2025. Ketidakhadiran kepala daerah dinilai menghambat komunikasi langsung terkait kebutuhan riil di lapangan.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menegaskan bahwa kehadiran wali kota sangat penting mengingat seluruh pengambil kebijakan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat hadir dalam rapat tersebut.
“Kami datang full tim. Sampaikan kepada Wali Kota, saya datang membawa seluruh dirjen. Ini juga ada jenderal bintang tiga dari Basarnas. Saya kaget wali kotanya tidak hadir,” ujar Lasarus dengan nada tegas.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur pascabencana sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Tanpa kehadiran kepala daerah, proses perencanaan dan pengambilan keputusan dinilai tidak berjalan optimal, terutama terkait pemanfaatan APBN.
Menanggapi kritik tersebut, Sekda Sibolga Herman Suwito menyampaikan permohonan maaf. Ia menjelaskan bahwa Wali Kota Sibolga masih melakukan penanganan darurat di lapangan hingga sore hari akibat banjir cepat dan longsor susulan di beberapa titik wilayah kota.
Herman mengungkapkan, banjir dipicu pendangkalan Sungai Aek Doras hingga 3–4 meter sepanjang sekitar dua kilometer. Hingga saat ini, jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 54 orang, dengan total warga terdampak sekitar 7.000 jiwa. Kerusakan infrastruktur meliputi 28 titik jalan, jembatan sepanjang 52,5 meter, serta aliran Sungai Aek Doras dan Sihopo-hopo sepanjang 3.500 meter.
Di akhir rapat, Lasarus kembali menegaskan pentingnya kehadiran pemimpin daerah dalam forum strategis. Ia juga meminta Kementerian PUPR segera menangani Sungai Aek Doras serta menyiapkan skema pendanaan darurat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran APBN 2026 untuk pemulihan wilayah terdampak di Sibolga.
