Raja Thailand Setujui Pembubaran DPR Usai Kebuntuan Politik
Pemerintah Thailand resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui permintaan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Keputusan tersebut diumumkan melalui dekrit kerajaan pada Jumat (12/12/2025), di tengah meningkatnya ketegangan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Pembubaran parlemen diajukan Anutin setelah pemerintah gagal mencapai kesepakatan dengan Partai Rakyat terkait rencana perubahan konstitusi. Ketidaksepahaman tersebut semakin memanas setelah oposisi mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap pemerintahan minoritas yang dipimpinnya.
Anutin menilai pembubaran DPR sebagai langkah paling tepat untuk mengakhiri kebuntuan politik. “Solusi yang tepat adalah membubarkan parlemen,” ujar Anutin, dikutip dari BBC. Perdana Menteri yang menjabat sejak September 2025 itu sebelumnya telah mengisyaratkan rencana pembubaran parlemen pada awal 2026.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (11/12/2025) malam, Anutin menegaskan bahwa keputusan tersebut diambil demi kepentingan rakyat Thailand. “Ini adalah cara untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat,” tulisnya.
Menurut laporan Reuters, pemilihan umum diperkirakan dapat digelar paling cepat pada Februari 2026. Namun, sejumlah pihak menilai pemilu berpotensi memperpanjang ketidakstabilan politik, mengingat Thailand telah berulang kali dilanda kudeta militer dan putusan pengadilan kontroversial dalam dua dekade terakhir.
Pembubaran DPR juga diumumkan di tengah konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang telah berlangsung selama lima hari. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas, lebih dari 260 orang luka-luka, dan ratusan ribu warga terpaksa mengungsi akibat bentrokan di wilayah perbatasan.
Dalam waktu dekat, Anutin dijadwalkan melakukan pembicaraan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna membahas upaya gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja, di tengah tekanan internasional untuk meredakan konflik.
Sebelumnya, pemerintahan Anutin juga menuai kritik tajam atas penanganan banjir bandang di Thailand selatan bulan lalu yang menewaskan sedikitnya 176 orang. Sebagai pemerintahan minoritas, Anutin mengakui keterbatasan dalam menjalankan pemerintahan secara efektif dan stabil, sehingga pembubaran DPR dipilih sebagai jalan keluar dari tekanan politik yang terus meningkat.
