Menkeu Tegaskan Pemerintah Siap Tambah Dana untuk Sumatera
Pemerintah memastikan telah menyiapkan anggaran khusus untuk menangani bencana di wilayah Sumatera, meskipun alokasinya sempat menurun signifikan dari Rp 2 triliun menjadi Rp 491 miliar. Pemangkasan tersebut sebelumnya menuai sorotan publik, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan penanganan darurat akibat banjir dan longsor yang melanda sejumlah provinsi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengurangan anggaran bukan berarti pemerintah mengabaikan situasi bencana. Ia menuturkan bahwa penyesuaian dilakukan berdasarkan usulan kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Anggaran kita disesuaikan dengan kebutuhan BNPB. Pemerintah punya cadangan fiskal yang cukup besar, jadi siap menambah anggaran kapan pun dibutuhkan,” ujar Purbaya dalam Rapimnas Kadin di Park Hyatt Jakarta, Senin (1/12/2025).
Cadangan Fiskal Disebut Cukup Besar
Purbaya menambahkan bahwa dana yang tersedia saat ini masih memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan penanganan bencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur dasar, pemulihan, hingga perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak.
Ia menegaskan pemerintah siap melakukan realokasi anggaran secara cepat apabila tingkat kedaruratan meningkat atau laporan kebutuhan tambahan dari daerah masuk.
Lebih dari Setengah Juta Warga Sumatera Terdampak
Bencana banjir besar yang terjadi sejak awal Desember 2025 telah menimbulkan dampak luas di tiga provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Data pemerintah mencatat:
-
104.901 keluarga terdampak
-
526.098 jiwa terpapar bencana
-
Ratusan fasilitas umum rusak, termasuk perkantoran, sekolah, tempat ibadah, serta pondok pesantren
Kerusakan yang meluas ini mendorong pemerintah mempercepat proses penanganan darurat, pendataan kerusakan, distribusi logistik, hingga pemulihan infrastruktur dasar.
Pemerintah Janji Percepatan Pemulihan
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Selain menyiapkan sumber daya tambahan, pemerintah juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengajukan kebutuhan darurat yang lebih spesifik.
Dengan situasi yang masih berkembang dan curah hujan yang berpotensi meningkat, pemerintah memastikan bahwa dukungan anggaran akan menyesuaikan dinamika di lapangan.
