Presiden Turun Gunung, KLH Bergerak: 8 Perusahaan di Batang Toru Terancam Masuk Pusaran Hukum
Pemerintah pusat mulai mengambil langkah keras menyikapi bencana banjir dan longsor yang menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa kementeriannya telah mengantongi identitas delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah bencana di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
Temuan ini muncul setelah analisis citra satelit menunjukkan adanya aktivitas perusahaan yang berpotensi berkaitan dengan gelondongan kayu yang terseret arus banjir—fenomena yang memicu kerusakan besar dan memperparah dampak bencana.
“Delapan Perusahaan Akan Dipanggil Senin Ini”
Hanif menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Anugerah Proklim Tahun 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Ada delapan (perusahaan) yang berdasarkan analisa citra satelit berkontribusi memperparah hujan ini. Saya sudah minta Deputi Gakkum melakukan langkah-langkah cepat dan terukur,” ujar Hanif seperti dikutip Antara.
Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor perkebunan sawit hingga pertambangan emas, dan berada dalam radius kawasan banjir besar yang melanda Batang Toru.
Citra Satelit Jadi Kunci Investigasi
Hanif menjelaskan, citra satelit resolusi tinggi kini menjadi alat utama menyusun konstruksi awal dugaan pelanggaran lingkungan.
“Kita bisa melihat semuanya dari citra satelit, sehingga secara logis kita bisa memproyeksikan apa yang terjadi saat hujan deras,” ujarnya.
Pemerintah akan memanggil seluruh perusahaan tersebut untuk memberikan klarifikasi dan menyandingkan keterangan mereka dengan data visual satelit.
Fokus Utama: Asal-usul Kayu Gelondongan
Salah satu temuan paling mencolok dari bencana ini adalah banyaknya gelondongan kayu yang terseret arus banjir di berbagai titik. Kementerian LH berupaya memastikan apakah gelondongan kayu tersebut berasal dari aktivitas perusahaan-perusahaan itu.
“Supaya bisa membuktikan ini, kayu itu dari mana asalnya,” tegas Hanif.
Jika proses pembuktian terpenuhi, perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi menghadapi sanksi berat, mulai dari administrasi, denda, pembekuan kegiatan, hingga proses pidana lingkungan.
Bencana Besar, Korban Tinggi
BNPB mencatat hingga Senin pagi, terdapat 442 korban jiwa di tiga provinsi terdampak. Ribuan rumah rusak, akses jalan tertutup material longsor, dan puluhan ribu warga masih dalam kondisi pengungsian.
Presiden Prabowo Turun Langsung
Pada hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung wilayah terdampak. Selain memastikan penanganan darurat, pemerintah juga telah mengaktifkan operasi modifikasi cuaca (OMC) di Sumatera untuk menekan curah hujan ekstrem.
Situasi darurat ini membuat langkah investigasi Kementerian LH semakin krusial. Pertanyaan utama kini mengarah pada satu titik.
