Polemik MBG: Anak Pejabat Kuasai 41 Dapur, BGN Sebut Sesuai Aturan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa kepemilikan 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Yasika Aulia Ramadhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud, bukan bentuk monopoli. Ia menyebut seluruh dapur tersebut merupakan investasi pribadi yang sah dan tidak bersumber dari APBN.
“Itu bukan uang negara, itu investasi. Jadi siapa pun yang mampu membangun, silakan,” kata Dadan di Kantor Kementerian PPN, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Pernyataan itu muncul di tengah ramai kritik publik, setelah informasi tentang kepemilikan 41 dapur MBG oleh Yasika viral dan menimbulkan dugaan potensi konflik kepentingan. BGN sebelumnya menetapkan batas kepemilikan maksimal 10 dapur untuk satu yayasan dalam satu provinsi, serta 5 dapur untuk lintas provinsi.
Aturan Batas Kepemilikan Justru Dilanggar
Walau Dadan menegaskan tidak ada monopoli, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang telah membenarkan bahwa Yasika mengakali batas kepemilikan dengan menggunakan banyak yayasan berbeda.
“Dengan nama yayasan yang berbeda-beda,” ungkap Nanik, Selasa (18/11/2025).
Cara ini memunculkan pertanyaan mengenai lemahnya verifikasi mitra, sekaligus membuka ruang bahwa pihak dengan akses politik tertentu lebih mudah memperluas jaringan dapur MBG.
BGN Mengaku Tidak Tahu Identitas Pemohon
Dalam pembelaannya, Dadan menyatakan BGN tidak mengetahui identitas pemohon ketika proses pengajuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilakukan melalui portal resmi.
“Pendaftaran itu kan online. Saya tidak tahu siapa yang mengajukan,” ujarnya.
Namun, sikap tersebut justru memantik kritik baru: apakah BGN tidak memiliki mekanisme screening identitas saat verifikasi data mitra? Jika benar, maka standar akuntabilitas program strategis nasional dapat dipertanyakan.
Publik Soroti Konflik Kepentingan
Yasika, yang masih berusia 20 tahun, disebut memiliki 41 dapur MBG yang tersebar di Sulawesi Selatan:
-
16 dapur di Makassar
-
3 dapur di Parepare
-
2 dapur di Gowa
-
10 dapur di Bone
-
Sisanya di daerah lain
Keterkaitan keluarga antara pemilik dapur dengan pejabat DPRD Sulsel memantik isu akses istimewa, terutama karena program MBG merupakan program prioritas nasional yang melibatkan alokasi pemerintah pusat.
BGN: Tanpa Mitra, Presiden yang Malu
Dadan kembali membela mitra MBG, dengan menyebut bahwa percepatan pembangunan dapur justru membantu pemerintah.
“Kalau program ini tidak jalan, yang malu juga Presiden,” ujarnya.
Pernyataan itu dianggap sebagian kalangan sebagai indikasi bahwa BGN lebih fokus mengejar target fisik, daripada memastikan integritas proses kemitraan.
Desakan Transparansi: Siapa Sebenarnya Mendapat ‘Karpet Merah’?
Sejumlah pengamat menilai:
-
Mekanisme pendaftaran yang mengandalkan portal daring tanpa verifikasi kuat
-
Adanya celah aturan melalui penggunaan banyak yayasan
-
Keterlibatan keluarga pejabat politik
… adalah kombinasi yang berisiko menggeser program MBG dari misi sosial menjadi lahan investasi yang menguntungkan kelompok yang punya akses politik.
Dengan sorotan publik yang terus menguat, BGN kini didesak membuka data:
-
Nama seluruh mitra SPPG di setiap provinsi
-
Asal dana investasi
-
Pola verifikasi yayasan
-
Hubungan mitra dengan pejabat publik
Transparansi tersebut dinilai vital agar program MBG tidak berubah menjadi program negara yang dikendalikan oleh jejaring politik lokal.
