Fiskal Kabupaten Bekasi Melemah, Ade Kuswara Minta Cari Sumber Pendapatan Baru
Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tekanan fiskal yang semakin berat jelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan memangkas dana transfer ke Kabupaten Bekasi lebih dari Rp600 miliar, sehingga pemerintah daerah harus bersiap melakukan penyesuaian anggaran secara signifikan.
Pengumuman itu ia sampaikan saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-57 tingkat Kabupaten Bekasi di Cikarang, Senin (17/11/2025).
Ade menjelaskan bahwa belanja pegawai menjadi salah satu komponen yang paling membebani APBD. Saat ini jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Bekasi mencapai 25.562 orang, setelah adanya pelantikan 3.058 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Dengan jumlah sebesar itu, belanja pegawai diperkirakan akan menyedot hingga 50 persen APBD tahun depan.
“Belanja pegawai kita sebelum pengangkatan P3K saja sudah 40 persen lebih. Setelah penambahan ini bisa mencapai 50 persen,” ujar Ade.
Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih sempit. Pemerintah daerah harus bekerja lebih keras untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Menghadapi situasi fiskal yang ketat, Bupati Ade menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah wajib melakukan inovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun langkah konkret agar ketergantungan terhadap dana pusat berkurang.
Menurutnya, sejumlah sumber pendapatan bisa dioptimalkan, antara lain, penyusunan dan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, penertiban fasos-fasum yang menjadi kewajiban pengembang perumahan, serta penegakan regulasi pajak daerah.
“Kabupaten Bekasi harus mampu mencari pendapatan tambahan. Jangan hanya bergantung pada transfer pusat,” tegasnya.
Meski keuangan daerah tertekan, Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap mempertahankan sejumlah program sosial yang menyentuh masyarakat langsung. Di antaranya adalah honor bagi marbot atau petugas masjid kampung sebesar Rp300 ribu per bulan, serta bantuan bagi warga kurang mampu yang mengalami musibah kematian.
Walau demikian, Ade mengingatkan bahwa peningkatan anggaran untuk program-program tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah.
Selain persoalan fiskal, Bupati Bekasi turut menyoroti kualitas pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan reward hingga Rp1 triliun bagi pemerintah daerah yang mampu memenuhi indikator pelayanan, tata kelola, dan transparansi.
“Saya tidak menjanjikan Bekasi mendapatkan reward itu. Tetapi pelayanan kepada masyarakat harus kita tingkatkan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa tantangan pelayanan publik bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada kinerja aparatur, kecepatan layanan, dan pemanfaatan teknologi.
Dalam kesempatan tersebut, Ade juga menyinggung pentingnya pengelolaan lingkungan, terutama terkait tata kelola air dan penanganan sungai. Menurutnya, wilayah Kabupaten Bekasi tidak memiliki gunung dan bergantung pada aliran sungai serta laut.
Ia menegaskan perlunya normalisasi sungai dan penertiban bangunan liar yang menghambat aliran air.
“Jika air kita kelola dengan baik, insyaallah Bekasi bisa bangkit, maju, dan sejahtera,” kata Ade.
Menutup sambutannya, Ade memastikan bahwa pemerintah daerah akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Evaluasi program, efisiensi belanja, serta penataan ulang prioritas pembangunan menjadi agenda penting jelang masuknya tahun anggaran 2026.
