Raperda APBD Kabupaten Bekasi 2026 Diajukan: Defisit Rp298 Miliar, Ruang Fiskal Kian Ketat
Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat defisit anggaran Rp298,17 miliar dalam Rancangan APBD 2026 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD di Cikarang Pusat, Selasa (18/11/2025). Defisit muncul setelah pendapatan daerah hanya diproyeksikan Rp7,28 triliun, sementara belanja mencapai Rp7,57 triliun.
Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan defisit terjadi akibat perlambatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya kebutuhan belanja operasional serta infrastruktur. PAD ditargetkan hanya Rp4,34 triliun, ditambah pendapatan transfer Rp2,93 triliun, yang belum cukup menutup kebutuhan belanja.
“Defisit Rp298,17 miliar ini akan ditutup melalui pembiayaan netto agar belanja publik tetap berjalan,” ujar Asep.
Dari sisi ekonomi, tekanan fiskal ini menunjukkan ketergantungan Bekasi pada dana transfer pusat masih tinggi, sementara sektor-sektor penyumbang PAD seperti perizinan, retribusi, dan pajak daerah belum pulih optimal. Belanja operasi—termasuk kebutuhan layanan publik, gaji pegawai, dan operasional perangkat daerah—menjadi komponen paling dominan dalam struktur belanja.
Untuk menjaga stabilitas fiskal, Pemkab Bekasi menetapkan enam prioritas pembangunan 2026, yaitu peningkatan investasi, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan penguatan pengelolaan lingkungan.
“Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun 2026 dilakukan secara efektif dan efisien, dengan peningkatan kualitas pelayanan publik serta upaya mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” imbuhnya.
Asep berharap pembahasan APBD antara pemerintah daerah dan DPRD dapat rampung sesuai jadwal sehingga dokumen bisa segera dikirim ke Gubernur Jawa Barat untuk evaluasi.
“Kami sangat berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat berlangsung efektif sehingga segera dapat diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi,” tandasnya.
Dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah menegaskan bahwa APBD 2026 akan difokuskan pada efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi.
