DPR Kritik Keras Manuver Polri di Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Yahya Zaini, menyoroti keras kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Polri. Ia menilai keberadaan SPPG Polri justru memunculkan masalah di lapangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sorotan itu disampaikan Yahya dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IX DPR dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).
Polisi Gerilya ke Sekolah, SPPG Masyarakat Tersingkir
Dalam paparannya, Yahya mengungkapkan adanya praktik tak wajar di sejumlah daerah. Ia menyebut aparat kepolisian bergerilya ke sekolah-sekolah untuk mencari penerima manfaat MBG, yang berdampak pada tersingkirnya SPPG masyarakat yang sebelumnya sudah menjalin kerja sama.
“Untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak kepolisian gerilya ke sekolah-sekolah. Ini benturan dengan SPPG yang dikelola masyarakat. Bahkan ada kasus SPPG masyarakat disuruh pindah oleh polisi,” ujarnya.
Yahya mencontohkan kasus di Grobogan dan Brebes, Jawa Tengah, di mana pengelola SPPG masyarakat merasa terdesak karena kedatangan aparat berseragam. Kondisi ini, kata dia, menimbulkan keresahan dan tumpang tindih pelaksanaan di lapangan.
DPR Minta Pemerintah Bertindak
Atas kondisi tersebut, Yahya meminta Badan Gizi Nasional untuk menangani laporan ini secara serius. Ia menilai penyimpangan di lapangan dapat menghambat distribusi program MBG dan menciptakan ketidakadilan bagi pengelola SPPG masyarakat.
“Kalau ini dimonitor dengan baik, tidak akan terjadi tumpang tindih. Jangan sampai SPPG masyarakat terpaksa mundur karena tekanan,” tegasnya.
Sorotan DPR ini menambah panjang daftar polemik yang membayangi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk memastikan distribusi makanan bergizi berlangsung adil, transparan, dan tepat sasaran.
