Fakta Lengkap Sengketa Brad Pitt dan Angelina Jolie soal Bisnis Anggur
Konflik hukum antara mantan pasangan selebritas Hollywood, Brad Pitt dan Angelina Jolie, kembali memanas setelah Pitt resmi menggugat Jolie atas penjualan saham kilang anggur mewah mereka, Château Miraval, di Prancis. Gugatan tersebut bernilai sekitar USD 35 juta atau setara Rp584 miliar.
Dalam dokumen pengadilan yang diajukan di Amerika Serikat, Pitt menuding Jolie melanggar kesepakatan bersama untuk tidak menjual saham tanpa persetujuan kedua pihak. Ia mengklaim bahwa penjualan saham Jolie dilakukan secara diam-diam dan merugikan reputasi serta kondisi finansial bisnis yang sebelumnya mereka kelola bersama.
Sengketa ini bermula pada tahun 2021, ketika Jolie diketahui menjual 50 persen sahamnya kepada anak perusahaan Stoli Group milik miliarder Rusia, Yuri Shefler, tanpa sepengetahuan Pitt. Penjualan tersebut, menurut pihak Pitt, dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan melanggar prinsip kerja sama bisnis yang telah mereka bangun sejak membeli Château Miraval pada 2008.
Tim hukum Pitt juga menyertakan bukti komunikasi internal yang disebut menunjukkan bahwa pengacara Jolie telah mengetahui potensi konflik hukum sebelum transaksi dilakukan. Mereka menilai tindakan Jolie mencoreng nama baik Pitt dan berpotensi menurunkan nilai investasi di kilang anggur tersebut.
Sementara itu, pihak Jolie membantah tuduhan tersebut. Dalam pernyataannya, tim hukum Jolie menegaskan bahwa tidak ada kontrak tertulis yang melarangnya menjual saham. Mereka menuding Pitt justru berusaha mengontrol mantan istrinya secara finansial melalui gugatan hukum yang berlarut-larut ini.
Château Miraval bukan hanya aset bisnis, tetapi juga memiliki nilai emosional tinggi bagi keduanya. Di tempat itulah Pitt dan Jolie menikah pada 2014, sebelum akhirnya berpisah pada 2016.
Kasus ini memperlihatkan bagaimana konflik bisnis dapat berkembang menjadi persoalan pribadi, terutama di kalangan figur publik yang memiliki kepemilikan aset bersama.
Sidang lanjutan sengketa Château Miraval dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025, dengan pengadilan akan menilai validitas kesepakatan dan legalitas penjualan saham tersebut.
