Pembangunan IKN Siapkan Skema Rp 273 Triliun
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembangunan ibu kota baru telah memasuki tahap kedua, dengan kemajuan yang tetap “on track” menuju target menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
Fokus utama tahap ini adalah memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempersiapkan pengaturan legislatif dan yudikatif yang kompleks.
“Saat ini kami sedang membangun konektivitas dari wilayah 1A ke 1B dan 1C, termasuk mendukung pengembangan sektor swasta seperti pusat keuangan, pusat pendidikan, dan pusat kesehatan. Semuanya harus siap agar pemerintahan dan ibu kota politik dapat berfungsi dengan baik pada tahun 2028,” kata Basuki di Nusantara, Kamis (30/10/2025).
Menurut Basuki, pembangunan tahap kedua meliputi jalan akses strategis, gedung DPR-MPR-DPD, kompleks Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta perumahan bagi pegawai negeri sipil dan pejabat tinggi negara.
“Kita sudah memasuki gelombang kedua. Jika gelombang pertama menyasar area KIPP (Pusat Pendidikan dan Pelatihan) dan perkantoran, gelombang kedua ini meluas ke area legislatif dan yudikatif,” ujarnya.
“Dengan desain kontrak multi-tahun yang telah disetujui Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara, target penyelesaian area legislatif dan yudikatif tetap pada tahun 2027, sehingga ibu kota baru akan beroperasi penuh pada tahun 2028,” pungkasnya.
