Bupati Bojonegoro berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan dana bantuan
Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, akhirnya angkat bicara terkait dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum terpakai di perbankan. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebutkan 15 pemerintah daerah memiliki dana terpakai di perbankan hingga ratusan triliun rupiah.
Bojonegoro, Jawa Timur, memiliki aset senilai total Rp36 triliun. Wahono berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan bantuan dan mentransfer Dana Bagi Hasil Minyak (DBH) di awal tahun.
“Kami berharap DBH dapat ditransfer di awal tahun dan serentak. Dengan demikian, proses perencanaan dan pelaksanaan dapat dilakukan di tahun yang sama,” kata Wahono di kantornya, Rabu (29 Oktober 2025).
Pemerintah Kabupaten akan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp40 miliar selama dua bulan ke depan untuk menutupi iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diklaim warga Bojonegoro untuk perawatan rawat inap gratis. Pemerintah juga akan menyediakan mobil siaga desa senilai Rp10 miliar untuk 33 desa dalam APBD 2025.
Sementara itu, usulan beasiswa pendidikan senilai Rp20 miliar bagi masyarakat Bojonegoro masih dalam proses, namun realisasi aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro belum mencapai Rp164 miliar. Selain itu, beberapa proyek fisik di sektor ini masih dalam tahap pembangunan.
