Santri Geruduk Rumah Atalia Istri Ridwan Kamil
Demonstrasi Forum Santri Nusantara (Bandung Raya) mendatangi rumah anggota DPR RI, Atalia Praratya, yang juga istri mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), di kawasan Ciumbuleuit, Kota Bandung, Selasa (14 Oktober 2025).
Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh pernyataan Atalia yang menyoroti rencana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur.
Para pengunjuk rasa menilai pernyataan Atalia tidak peka terhadap korban tragedi di pondok pesantren tersebut. Mereka menuntut agar Atalia diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota DPR RI.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi di Pondok Pesantren Al Khoziny yang telah merenggut nyawa para santri. Namun, kami menyayangkan pernyataan Ibu Atalia yang menyinggung rencana penggunaan APBN. Sikap ini tidak konstruktif dan menimbulkan stigma negatif terhadap pondok pesantren,” ujar salah satu orator di depan rumah Atalia.
Para demonstran juga menilai pandangan politisi Partai Golkar tersebut diskriminatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Mereka menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren.
“Penggunaan APBN bukanlah pemberian, melainkan tanggung jawab negara kepada warga negara yang terdampak bencana,” tegas orator lainnya.
Koordinator aksi, Riki Ramdan Fadila, mengatakan gerakan ini berawal dari rasa solidaritas dan keprihatinan para santri atas persepsi negatif terhadap pesantren.
“Aksi hari ini merupakan bentuk solidaritas terhadap Pesantren Al Khoziny. Pernyataan legislatif tersebut telah menciptakan opini bahwa pesantren tersebut bersalah. Hal ini mencoreng citra pesantren di mata publik,” ujar Riki kepada pers.
Riki menambahkan bahwa dugaan pelanggaran di Pesantren Al Khoziny jangan sampai digeneralisasi hingga mencoreng reputasi pesantren secara nasional. Ia juga menyinggung penegakan hukum yang timpang di Indonesia.
“Kalau bicara pelanggaran berat, bagaimana dengan tragedi Kanjuruhan atau kasus korupsi besar yang belum terselesaikan? Kenapa pesantren yang jadi sorotan?” ujarnya.
Riki menegaskan bahwa aksi ini bukan serangan pribadi terhadap Atalia, melainkan bentuk kritik atas pernyataan-pernyataan yang dianggap tidak sensitif terhadap komunitas pesantren.
Tanggapan Atalia Praratya
Sebelumnya, Atalia, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, meminta pemerintah meninjau kembali penggunaan dana negara untuk perbaikan Pondok Pesantren Al Khoziny. Ia berpendapat bahwa penggunaan dana negara harus adil, transparan, dan tidak menimbulkan keresahan sosial.
“Usulan penggunaan dana negara harus ditinjau secara serius, sekaligus memastikan proses hukum dijalankan dan kebijakan ke depan lebih adil dan transparan,” ujar Atalia dalam pernyataannya.
Menurutnya, negara berkewajiban melindungi santri dan pendidikannya, tetapi proses hukum harus ditegakkan jika terdapat unsur pidana dalam tragedi tersebut.
“Negara memang memiliki kewajiban untuk melindungi santri dan pendidikan agama, tidak hanya di Al Khoziny, tetapi juga di ribuan pondok pesantren rentan lainnya,” tambahnya.
