Pemerintah memperkuat komitmennya terhadap pembangunan IKN
Pemerintah Republik Indonesia memperkuat komitmennya terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan membangun sistem keamanan terintegrasi dan canggih berbasis teknologi digital. Dalam rapat koordinasi nasional yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Otorita IKN (OIKN), dan Kepolisian RI, pemerintah membahas sejumlah isu krusial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan ibu kota baru tersebut.
Rapat yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Polisi Irwansyah, Asisten Deputi Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara, menyoroti berbagai potensi kerawanan di IKN seperti konflik agraria, praktik prostitusi terselubung, pencurian, hingga penyelundupan dan peredaran narkoba. Dalam pertemuan tersebut, ditekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani isu-isu tersebut secara sistematis.
“Pembangunan IKN tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga keamanan yang solid dan adaptif. Kita tidak ingin kota ini dibangun megah, tetapi rapuh dari dalam,” ujar Irwansyah dalam siaran persnya, Rabu (9/7/2025).
Salah satu agenda utama rapat adalah penguatan sistem keamanan melalui pengembangan Nusantara Command Center (NCC), sebuah pusat kendali terpadu berbasis teknologi tinggi. NCC dirancang menjadi otak dari sistem pengawasan dan pengambilan keputusan di IKN, dengan dukungan jaringan kamera CCTV, sensor, drone, big data, hingga kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi gangguan dan penanganan cepat dalam situasi darurat.
Prof. Ali Berawi, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN, menyatakan bahwa NCC telah menjalani uji coba saat peringatan HUT RI ke-79 tahun lalu dan akan mulai beroperasi penuh di Gedung Utama Kantor OIKN mulai Juli 2025.
“Command Center ini akan menjadi tulang punggung dari implementasi smart city di Nusantara. Semua keputusan berbasis data, bukan asumsi,” tegas Ali.
Sebagai bagian dari kesiapan operasional, Polri telah menyiapkan 1.667 personel untuk mendukung transisi ke IKN. Sebanyak 700 anggota akan bertugas di Kantor Pusat Polri, sedangkan sisanya akan tersebar di Polresta, Polsek, dan sistem pendukung lainnya. Fasilitas kantor dan hunian untuk aparat keamanan tengah dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Tak hanya mengandalkan sumber daya nasional, pemerintah juga menggandeng mitra internasional. Konsorsium teknologi asal Amerika Serikat memberikan hibah senilai USD 7,6 juta, sementara Korea Selatan menyumbang KRW 9,9 miliar untuk pengembangan Smart City Cooperation Center dan Nusantara Technology and Knowledge Hub.
Kemenko Polhukam juga memastikan bahwa penguatan keamanan di IKN bukan sekadar responsif, tetapi juga preventif. Salah satu inisiatif yang disorot adalah optimalisasi operasional Satuan Tugas Mahakam Nusantara II, yang ditugaskan menjaga stabilitas dan ketertiban selama proses pembangunan berlangsung.
“Desain sistem keamanan IKN diarahkan untuk menciptakan early warning system terhadap setiap ancaman potensial baik bersifat fisik, digital, maupun sosial,” kata Irwansyah.
Dengan dukungan regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, IKN tidak hanya menjadi simbol pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga model kota masa depan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis bahwa pembangunan ini akan menjadi magnet baru bagi investasi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan tata kelola ibu kota modern yang kompetitif di tingkat dunia.