100 Hari Kerja Bupati Bekasi Disoroti DPRD Kabupaten Bekasi: Janji Politik Insentif Guru Ngaji Dipertanyakan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi soroti soal penundaan insentif guru ngaji dalam pelaksanaan program unggulan pada 100 hari kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja.
Dikabarkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi batal merealisasikan insentif guru ngaji, lantaran belum dialokasikan.
Padahal, pemberian insentif merupakan salah satu janji politik Bupati Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Asep Surya Atmaja dalam program 100 hari kerja. Ade-Asep menjanjikan bantuan bagi 10 guru gaji kampung di setiap desa/kelurahan.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaya Marjaya, menyatakan bahwa program yang dirancang dalam 100 hari kerja seharusnya memiliki desain yang jelas dan terstruktur. Namun, menurutnya, implementasi program tersebut masih terkesan parsial dan kurang transparan.
“Kenyataannya implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya,” ujar Jaya Marjaya pada Senin (02/06/2025).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Aria Dwi Nugraha, pihaknya mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan Ade-Asep. Hanya saja, sejumlah perbaikan perlu dilakukan di antaranya fokus pada program kerja hingga lima tahun ke depan.
“Dengan terpilihnya beberapa waktu lalu, tentu kini saatnya masyarakat menagih, jadi itu yang harus segera dijawab. Ada beberapa yang belum terealisasi di 100 hari kerja, maka ke depan jadi evaluasi, dari tingkat kepala daerahnya sampai dinas-dinasnya,” ucap dia.
Sementara itu Bupati Bekasi Ade Kuswara, terkait program insentif guru ngaji terkendala karena belum masuk dalam perencanaan program kerja Pemkab Bekasi.
“Nah itu nanti kami bahas. Karena memang, kemarin itu kan kami memang ritmenya ketika kami dilantik itu sudah ada pembahasan untuk mengalokasikan anggaran. Nah nanti ini pelajaran buat saya dan motivasi ke depan,” kata Ade, di Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (2/6/2025).
Seperti diketahui, Ade-Asep telah melewati 100 kerja pasca dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati pada 20 Februari 2025 lalu. Sesaat setelah dilantik, Ade menegaskan telah menetapkan program 100 hari kerja, salah satunya insentif bagi guru ngaji kampung.
Program ini berbeda dengan insentif bagi tokoh agama lainnya yang dijanjikan Ade-Asep seperti tunjangan untuk imam masjid yang berkemampuan tilawah sebesar Rp2,5 juta per bulan, dan tunjangan untuk marbot Rp500.000 per bulan.
Janji politik ini yang sebenarnya menjadi salah satu kunci kemenangan Ade-Asep di Pilkada 2024 lalu. Hanya saja, janji tersebut gagal terealisasi dalam program 100 hari kerja.
Di luar insentif guru ngaji, janji politik Ade-Asep pada program 100 hari kerja sebenarnya hanya melanjutkan dari program yang sudah ada. Ade-Asep menjanjikan perbaikan rumah tidak layak huni bagi warga miskin. Sejatinya program itu sudah ada bahkan sejak era kepemimpinan mantan bupati Neneng Hasanah Yasin.
Kemudian percepatan pembangunan infrastruktur, terutama jalan, sudah digulirkan pada masa kepemimpinan Penjabat Bupati Dani Ramdan.
Adapun program 100 hari yang berhasil dilaksanakan yakni pembukaan lapangan pekerjaan melalui Bekasi Pasti Kerja Expo, pekan lalu. Namun, pameran bursa kerja yang membuka 2.517 lowongan itu berjalan ricuh. Buruknya penyelenggaraan membuat para pencari kerja tidak terkendali hingga berujung baku hantam.
Meski begitu, terdapat pula pencapaian yang diraih di antaranya penertiban bangunan liar di sempadan sungai di sejumlah wilayah. Langkah tegas ini penting dilakukan untuk mencegah banjir yang terus berulang.
Ade mengatakan, kinerja 100 hari akan menjadi titik evaluasi dirinya bersama Asep untuk melanjutkan kepemimpinan ke depannya. Koordinasi antara organisasi perangkat daerah akan terus ditingkatkan untuk menjaga roda pemerintahan berjalan dengan akselerasi tinggi.
“Program 100 hari kerja itu banyak. Jadi tidak bisa saya jelaskan satu per satu. Tapi yang pasti, ke depan kita akan fokus pada sektor-sektor strategis seperti sarana prasarana, pendidikan, dan kesehatan,” pungkas Ade.
