Bongkar Birokrasi Kota Bekasi: Rotasi ASN Jadi Kunci Reformasi Layanan Publik
Langkah Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, yang memasukkan rotasi dan mutasi aparatur sipil negara (ASN) dalam program 100 hari kerjanya, menuai perhatian publik. Bukan sekadar pergantian posisi, kebijakan ini dilihat sebagai pintu masuk reformasi birokrasi yang lebih dalam.
Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Ramangsa Institute, Maizal Alfian, menyebut rotasi-mutasi ASN harus dimaknai sebagai strategi, bukan sekadar rutinitas. Tujuannya: menempatkan SDM terbaik pada jabatan vital demi layanan publik yang lebih efektif.
Maizal menyoroti posisi-posisi penting yang hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt), terutama di Dinas Pendidikan, Kesehatan, serta Koperasi dan UKM. Ketiganya dianggap sebagai fondasi penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
“Kalau dibiarkan dijabat Plt terus, maka arah kebijakan bisa melemah. Padahal sektor-sektor ini sangat vital,” tegasnya dalam kerangan resminya, Rabu (23/4/2025).
Tri Adhianto sendiri menyatakan bahwa proses rotasi ini tidak bersifat masif. Menurutnya, ini adalah bagian dari penyegaran biasa yang diawali dengan assessment pegawai, dan tetap harus mendapat persetujuan Kementerian Dalam Negeri.
Namun, Maizal memberi catatan keras: proses assessment harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan berdasarkan kompetensi, bukan relasi politik. Ia mengingatkan bahwa warga Bekasi sudah lelah dengan kinerja birokrasi yang lamban dan tidak responsif.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa rotasi-mutasi hanyalah satu bagian dari proses besar: menciptakan tata kelola pemerintahan yang berpusat pada warga (citizen-centric). Jika dilakukan benar, rotasi ASN bisa menjadi momentum reformasi birokrasi yang sesungguhnya.
Dengan demikian, kata dia, Kebijakan rotasi ASN bukan sekadar mengganti orang, tetapi soal menata ulang sistem agar pemerintahan bekerja maksimal untuk rakyat.
“Penempatan ASN harus didasarkan pada prinsip meritokrasi, bukan kedekatan politik. Masyarakat Bekasi sudah lelah dengan birokrasi yang lamban dan tidak melayani,” pungkas Maizal Alfian.
