Usai Laporkan Oknum Anggota DPRD ke Kejati, Gelar Aksi di Pemda, HMI se-Kabupaten Bekasi kini Laporkan DS ke KPK
Usai laporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi inisial (DS), lalu aksi di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi, kini Ketua Umum HMI Komisariat se-Kabupaten Bekasi melaporkan anggota DPRD Bekasi DS dari Fraksi Gerindra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 14 maret 2025.
Hal itu dikarenakan atas dugaan penyalahgunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Hibah untuk fisik pada dinas pertanian tahun anggaran 2023.
HMI menyampaikan, anggaran tersebut harusnya dialokasikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani yang bernilai Rp10 milyar.
Terlebih lagi, HMI Bekasi mengungkapkan anggaran tersebut diduga digunakan oleh oknum anggota DPRD ini untuk membiayai dirinya maju dalam konstestasi pesta demokrasi pada tahun 2024.
“Menurut kami siapapun yang terlibat dalam tindak pidana Korupsi maka wajiB diadili, sesuai perintah undang-undang yang berlaku dan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara ini kalau merugikan keuangan negara,” ucapnya korlap HMI Bekasi, Sirojudin Rumadedey.
“Disisi lain DS adalah oknum anggota DPRD Bekasi yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran hibah, beliau juga sebagai salah satu dari kader Partai Gerinda, dimana ketua umumnya sendiri adalah pak Prabowo yang menegaskan bahwa yang namanya koruptor harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya,” sambung dia.
Kemdati demikian, pihaknya meminta secara tegas kepada KPK agar memanggil oknum tersebut untuk diperiksa dan diaudit. Agar, kasus-kasus sepeerti ini tidak terjadi lagi di Bekasi.
“Karena dengan penyalahgunaan anggaran seperti ini, akan berpotensi menghambat petumbuhan sektor pertanian di Bekasi. Dan menurut kami DS telah merusak marwah dan nama baik dari Partai Gerindra,” pungkasnya.
Hingga berita ini diunggah, redaksi sejak awal sudah mencoba menghubungi DS. Namun, hingga berita ini diterbitkan kembali redaksi belum juga berhasil mendapatkan tanggapan DS.
