Kabar Parlemen

Interupsi Paripurna, Legislator PDIP Minta Pasar Cikarang dan Bangunan Negara Diperhatikan

Redaktur Pelaksana

19 Juli 2022 - 1:44 PM

Interupsi Paripurna, Legislator PDIP Minta Pasar Cikarang dan Bangunan Negara Diperhatikan — Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP, Nyumarno interupsi di Paripurna.

BEKASI – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Nyumarno diforum rapat Paripurna pada Senin, (18/7/2022) kemarin sampaikan pendapat masukan untuk Pj Bupati Dani Ramdan terkait pembangunan di Kabupaten Bekasi.

Vocal Bersuara di Paripurna, Nyumarno Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDIP Sampaikan 5 Point

“Pimpinan, pimpinan, instruksi pimpinan Fraksi PDI Perjuangan. Ketua dewan, pimpinan dewan serta anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang kami hormati, Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pimpinan. Yang pertama, tadi sebenarnya sudah tersinggung oleh Pak PJ Bupati dalam sambutannya kaitan tentang rancangan kuat dan rancangan PPAS anggaran perubahan. Sesuai dengan ketentuan perundangan harus dipedomani kita bersama,” kata Nyumarno di forum rapat paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.

Dia menjelaskan pada 2 hari yang lalu atau 3 hari adalah 15Juli dimana adalah batas waktu terakhir kepala daerah harus menyerahkan rancangan KUA PPAS disampaikan pada DPRD.

“Agar apa? Agar ini tepat waktu, di DPRD sendiri juga ada batas waktu Pertengahan Agustus, harus sudah ditandatangani kesepakatan KUA-PPAS antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. Sekarang hari ini faktanya pimpinan hari ini kita mau bahas P2APBD rekan-rekan badan anggaran pertanyaan akhirnya muncul bagi kami bagi anggota DPRD kapankah batas waktu pembahasan P2BB yang kedua,” katanya.

Nyumarno mempertanyakan agenda akan dibahas rancangan KUA PPAS oleh DPRD bersama dengan teman-teman SKPD atau TAPD.

“Hal ini perlu disikapi Agustus itu sudah banyak waktu libur, APBD akan dibahas kapan? Jadi saya mohon pimpinan DPRD segera duduk bersama dengan kepala daerah menyikapi hal seperti ini,” tuturnya.

Singgungan kedua, kata Anggota DPRD ini sampaikan terkait tentang kegiatan pembangunan fisik dalam kegiatan di bangunan negara.

“Ini sudah memasuki pertengahan Juli, Pak PJ Bupati mohon izin. Di mana tunjukkan kepada kami terlihat ada pembangunan fisik bangunan negara yang sudah terlaksana. Tidak boleh jadi nih mau sampai kapan kelarnya mau kapan? Dipendidikan, bangunan negara lainnya, jembatan, yang seperti apa? Ini realisasi anggaran terserapnya yang seperti apa, terserap di sektor mana Pembangunan fisik ini ditunggu beberapa sekolah ada jalan ke Jatireja Cikarang Timur, SDN Jatireja kosong dua sudah mau roboh, coba cek kegiatan itu pak PJ Bupati melalui SKPD yang bertugas,” tegas nyumarno.

Pj Bupati Bekasi diminta cross check dan pertanyaannya realis progres pelaksanaannya yang belum terjadi.

“Izin juga teman-teman di komisi tiga dan selanjutnya nomor tiga ini bicara tentang pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bahkan sekarang sudah mulai lagi kita harus masker kembali. Tentang pasar, Ada 12 pasar mungkin jadi Kabupaten Bekasi yang harusnya menjadi perhatian kita ada dua pasar yang krusial. saya mau masuk kemarin Pak PJ Bupati ke Pasar Baru Cikarang ya saya ingin masuk kepada keselamatan para pedagang Pasar Baru Cikarang,” katanya.

Nyumarno menerangkan bahwa Pasar Baru Cikarang itu pernah kebakaran dan sering Bocor, bahkan pernah roboh apabila tidak perbaiki dipikirkan bersama-sama solusinya.

“Apakah kita mau para pedagang pasar kemudian harus tertimbun oleh rontoknya Pasar Baru Cikarang?, bisa roboh itu maka seharusnya kan secara strategis di beberapa rapat kerja di kita di komisi dua juga sebenarnya sudah tersampaikan. Sesegera mungkinlah selamatkan para pedagang ini, relokasilah tempat yang lain. agar mereka bisa berdagang, maka pertumbuhan ekonomi juga akan bisa berjalan,” pungkasnya. (DEZ)