Libur Sekolah Dimanfaatkan BGN untuk Benahi Program MBG
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional memutuskan menghentikan sementara pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pelaksanaan program yang telah berjalan selama beberapa bulan terakhir.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan jeda penyaluran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor agar program dapat berjalan lebih efektif ketika kembali dilaksanakan.
Menurut Agustina, evaluasi tidak hanya menyasar aspek teknis penyaluran makanan, tetapi juga mencakup validasi data penerima manfaat, pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga mekanisme operasional di lapangan.
“Kami menggunakan masa libur sekolah untuk memperbaiki berbagai hal yang masih perlu disempurnakan,” ujarnya usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
BGN juga akan menata ulang sistem pengelolaan dapur guna memastikan tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya. Selain itu, lembaga tersebut akan mengkaji kembali skema pemberian insentif kepada pengelola dapur yang selama ini diterapkan secara seragam.
Ke depan, pemberian insentif akan mempertimbangkan kebutuhan dan kinerja masing-masing dapur sehingga penggunaan anggaran dinilai lebih efisien dan tepat sasaran.
Agustina menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan bantuan makanan bergizi diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, mulai dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
“Yang terpenting bagi kami adalah memastikan penerima manfaat sudah sesuai dengan sasaran program. Setelah itu, baru dilakukan pengembangan di sektor lainnya,” katanya.
Data BGN menunjukkan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis hingga Mei 2026 telah mencapai Rp88,15 triliun. Program tersebut diklaim telah menjangkau sekitar 63,13 juta penerima manfaat dengan dukungan 29.670 unit dapur SPPG yang tersebar di berbagai daerah.
Meski telah berjalan dalam skala besar, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas layanan, ketepatan sasaran penerima, hingga efektivitas penggunaan anggaran negara.
Dalam proses evaluasi tersebut, BGN juga menggandeng Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperkuat aspek pemenuhan gizi dan memastikan standar makanan yang diberikan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
