KPK Geledah Rumah Komisaris Terkait OTT Bupati Bekasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (AKK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember 2025 lalu. Pengusutan kini mengarah pada penelusuran aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik ijon proyek.
Sebagai bagian dari pengembangan perkara, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman M. Reza Reynaldi, Komisaris PT Taracon Pratama Indonesia, pada Rabu (1/4/2026). Langkah ini dilakukan guna mengumpulkan bukti tambahan yang dapat memperkuat konstruksi perkara.
Sumber yang mengetahui proses penyidikan menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penelusuran asal-usul sejumlah aset, termasuk satu unit kendaraan mewah jenis Toyota Land Cruiser yang telah diamankan penyidik sebagai barang bukti.
“Penyidik mendalami dugaan keterkaitan aset dengan aliran dana proyek. Salah satu yang ditelusuri adalah kendaraan yang diduga berasal dari praktik ijon,” ujar sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Selain itu, M. Reza Reynaldi juga diketahui memiliki hubungan keluarga dengan seorang mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi berinisial CN. Keterkaitan tersebut turut menjadi bagian dari pendalaman penyidik dalam memetakan jejaring dan aliran dana dalam kasus ini.
Pada Selasa (7/4/2026), KPK telah memanggil M. Reza Reynaldi untuk diperiksa sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan guna mengonfirmasi sejumlah temuan penyidik, termasuk dugaan keterlibatan pihak swasta dalam skema pembiayaan proyek sebelum proses pengadaan berlangsung.
Juru bicara KPK, dalam keterangan tertulisnya, menegaskan bahwa setiap pihak yang dipanggil diharapkan bersikap kooperatif demi kelancaran proses hukum.
“Kami mengimbau semua pihak yang dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan secara jujur. Pengembangan perkara ini masih terus berjalan,” ujar perwakilan KPK.
Sejauh ini, KPK belum merinci secara lengkap konstruksi perkara yang sedang dikembangkan. Namun, lembaga antirasuah tersebut memastikan akan menelusuri seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya aliran dana lintas pihak.
Kasus OTT yang menjerat Bupati Bekasi ini sebelumnya menjadi sorotan publik, mengingat dugaan praktik ijon proyek dinilai berpotensi merusak tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga ke akar, termasuk mengungkap peran pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
