Gokil! Mahasiswa ‘Rujak’ Kinerja Pemda Kabupaten Bekasi di Forum Dialog Terbuka
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menggelar dialog terbuka dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi tindak lanjut dari aksi unjuk rasa bertajuk “BenahinBekasi” yang sebelumnya digelar aksi mereka sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, tujuh organisasi mahasiswa—di antaranya HMI, GMKI, GMNI, PMII, Hima Persis, IMM, dan LMND—secara kompak menyampaikan berbagai catatan kritis. Mereka menilai sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi masih belum terselesaikan, bahkan cenderung berulang dari tahun ke tahun tanpa solusi konkret.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, yang hadir bersama jajaran pejabat strategis, menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik. Ia menyebut forum dialog tersebut sebagai ruang penting untuk menyerap aspirasi sekaligus memperbaiki arah kebijakan ke depan.
“Bagi saya ini bukan sekadar audiensi. Banyak masukan yang kami terima hari ini untuk membangun Kabupaten Bekasi agar lebih baik,” ujar Asep.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan hal yang wajar sebagai bentuk kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah. Ia pun memastikan bahwa pemerintah tidak akan menutup diri terhadap kritik yang konstruktif.
“Saya tidak anti kritik. Justru apa yang disampaikan menjadi bahan evaluasi bagi kami. Mahasiswa ingin berkontribusi, dan itu hal yang sangat positif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Asep juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas elemen dalam membangun daerah. Ia mengusung konsep “super team” sebagai pendekatan kepemimpinan, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
“Kita ini bukan superman, tapi super team. Semua harus terlibat untuk membawa Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera,” tegasnya.
Ia mengakui terdapat sejumlah poin tuntutan mahasiswa yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Beberapa di antaranya akan segera ditindaklanjuti secara bertahap sesuai prioritas.
“Ada delapan sampai sembilan poin yang menjadi catatan penting. Kekurangan yang ada akan kita perbaiki ke depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyatakan pihaknya siap mengawal seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan kebijakan berpihak kepada masyarakat.
“Kami akan kawal bersama. Beberapa poin bahkan sudah dalam proses pembahasan di DPRD,” ujarnya.
Menurut Ade, momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akan dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah.
“Kita akan gunakan LKPJ sebagai instrumen pengawasan yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Dari sisi mahasiswa, Ketua HMI Cabang Bekasi, Adhil Laksono Murti, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada forum dialog. Mahasiswa berkomitmen untuk terus mengawal realisasi tuntutan hingga benar-benar diimplementasikan.
“Yang paling penting bukan forum ini, tapi komitmen nyata dari pemerintah untuk menjalankan semua tuntutan yang sudah kami sampaikan,” tegasnya.
Adhil juga menyoroti lemahnya respons sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap aspirasi masyarakat. Ia menyebut masih banyak komunikasi yang tidak ditanggapi, baik melalui surat maupun pesan langsung.
“Jangan sampai pejabat baru bergerak saat masalah sudah besar. Selama ini terkesan pasif, padahal aspirasi sudah disampaikan sejak awal,” kritiknya.
Ia bahkan mengungkapkan bahwa mahasiswa sempat melakukan aksi simbolik dengan mengirim pulsa dan kuota kepada beberapa dinas, sebagai sindiran atas minimnya respons komunikasi.
“Kami sampai kirim pulsa dan kuota. Barangkali selama ini tidak dibalas karena alasan teknis,” ujarnya.
Senada, Ketua PC PMII Kabupaten Bekasi, M. Faisal Haq, menegaskan bahwa slogan “Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera” harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar jargon. Ia menilai slogan tersebut seharusnya menjadi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap slogan itu bukan hanya kata-kata, tapi benar-benar direalisasikan dalam kebijakan dan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
