Ekonomi DIY Tumbuh 5,84 Persen, Bagini Kata Sri Sultan
Perekonomian DIY mencatat pertumbuhan sebesar 5,84 persen pada triwulan I 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Pulau Jawa.Â
Meski demikian, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mewaspadai berbagai tantangan global yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi daerah.
Sri Sultan menjelaskan, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh meningkatnya aktivitas sektor pariwisata dengan tingkat inflasi yang masih berada dalam rentang sasaran. Namun, sejumlah faktor eksternal seperti ketidakpastian geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan baku, hingga ancaman kekeringan akibat El Nino perlu diantisipasi sejak awal.
“Tekanan global dan domestik tersebut berpotensi memicu inflasi, menggerus daya beli, serta membuat kelas menengah bawah rentan turun kelas. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan serta memperlambat mobilitas sosial,” ujar Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIY Triwulan II Tahun 2026 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Kamis (30/7/2026).
Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, Pemda DIY meluncurkan Sistem Manajemen Data Abhipraya. Sistem ini dirancang sebagai wadah integrasi data kemiskinan guna mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.
Menurut Sri Sultan, upaya menekan angka kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui pemberian bantuan semata, tetapi juga membutuhkan sistem tata kelola pembangunan yang didukung data terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi kesalahan dalam penentuan sasaran penerima manfaat sehingga program pemerintah menjadi lebih tepat sasaran.
Ia juga mendukung penandatanganan kesepakatan integrasi data oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) se-DIY sebagai implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Selain itu, Sri Sultan meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat strategi 4K guna menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan.
“Lonjakan harga bertindak sebagai pajak regresif yang secara langsung menggerus daya beli masyarakat berpendapatan rendah, melumpuhkan efektivitas bantuan sosial, dan memperlebar jurang ketimpangan ekonomi,” katanya.
Rakordal tersebut juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah pada Triwulan II 2026. Secara umum, rata-rata kinerja perangkat daerah memperoleh predikat Baik.
Pada kategori pengguna anggaran, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah mencatat nilai tertinggi, sedangkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga memperoleh nilai terendah, namun tetap berpredikat Baik.
Di kategori kuasa pengguna anggaran, Rumah Sakit Paru Respira menjadi instansi dengan nilai kinerja tertinggi, sementara Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi mencatat nilai terendah.
Adapun pada kategori SMK BLUD, SMKN 3 Wonosari meraih capaian terbaik, sedangkan SMKN 1 Saptosari berada di posisi terendah. Meski demikian, seluruhnya masih memperoleh predikat Baik.
Sri Sultan menegaskan, hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Ia menilai keberhasilan pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh kualitas data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.
