BK DPD Panggil Arya Wedakarna soal Miss Equality World 2026
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI akan meminta keterangan dari anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, terkait kehadirannya dalam ajang Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand.
Pemanggilan tersebut dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah persoalan yang muncul setelah kehadiran Arya Wedakarna dalam acara yang dikaitkan dengan kontes kecantikan transgender itu menjadi perhatian publik.
Ketua BK DPD RI Hasby Yusuf mengatakan, pihaknya perlu mendengar langsung penjelasan Arya Wedakarna agar informasi yang diperoleh tidak hanya bersumber dari foto maupun video yang beredar di media sosial.
Menurut Hasby, pemeriksaan akan mencakup sejumlah aspek, antara lain tujuan kehadiran Arya, kapasitasnya saat menghadiri acara, bentuk keterlibatan, serta kemungkinan adanya hubungan kegiatan tersebut dengan statusnya sebagai anggota DPD RI.
BK juga akan menelusuri penggunaan atribut maupun fasilitas yang berkaitan dengan jabatan negara selama kegiatan berlangsung.
“Yang akan dilihat adalah fakta secara utuh, termasuk kapasitas kehadiran, tujuan kegiatan, bentuk keterlibatan, serta kaitannya dengan tugas sebagai anggota DPD RI,” demikian substansi penjelasan BK DPD RI mengenai pemeriksaan tersebut.
Status Pendamping Berseragam TNI Turut Didalami
Selain kehadiran Arya Wedakarna, BK DPD RI turut menyoroti keberadaan seorang pria berseragam TNI yang terlihat mendampinginya selama berada di lokasi acara.
Sosok tersebut sebelumnya terlihat dalam sejumlah dokumentasi yang beredar di media sosial. Kemunculannya kemudian menimbulkan pertanyaan publik mengenai identitas, status, serta dasar penugasan anggota TNI tersebut.
BK DPD RI akan mendalami persoalan itu berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penugasan dan pengamanan terhadap pejabat negara.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah pendampingan tersebut berkaitan dengan tugas kedinasan atau memiliki dasar penugasan tertentu.
BK menegaskan proses klarifikasi diperlukan agar persoalan tidak dinilai hanya berdasarkan potongan dokumentasi yang beredar di ruang publik.
Terima Pengaduan Masyarakat
Selain meminta keterangan dari Arya Wedakarna, BK DPD RI juga menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat, lembaga, maupun tokoh terkait kehadiran senator asal Bali tersebut dalam acara di Bangkok.
Para pihak yang menyampaikan pengaduan juga akan dimintai keterangan secara terpisah.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai pihak secara berimbang sebelum BK mengambil kesimpulan.
Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari fungsi BK dalam menjaga kehormatan serta kepatuhan anggota DPD RI terhadap kode etik lembaga.
BK menegaskan proses tersebut bukan untuk mencari kesalahan anggota, melainkan memastikan setiap persoalan yang berkaitan dengan perilaku dan kepatutan anggota diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Sejumlah aturan akan menjadi acuan dalam proses pendalaman, termasuk ketentuan mengenai tugas anggota DPD RI, kode etik, keprotokolan, serta penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan.
Arya Wedakarna Siap Beri Klarifikasi
Sementara itu, Arya Wedakarna menyatakan siap memenuhi panggilan BK DPD RI.
Ia mengatakan menghormati mekanisme pemeriksaan yang berlaku di lingkungan lembaga tersebut. Menurutnya, pemanggilan BK merupakan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara langsung mengenai berbagai informasi yang berkembang di masyarakat.
Arya sebelumnya telah memberikan klarifikasi mengenai kehadirannya dalam Miss Equality World 2026.
Ia menegaskan dirinya tidak hadir dalam kapasitas sebagai anggota DPD RI. Menurut Arya, kedatangannya dilakukan sebagai tokoh budaya dan pariwisata Bali serta Presiden Hindu Center of Indonesia.
Arya mengaku datang memenuhi undangan penyelenggara untuk menerima penghargaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Ia juga menyebut kehadirannya dimanfaatkan untuk memperkenalkan Bali kepada delegasi internasional yang menghadiri kegiatan tersebut.
Terkait rangkaian kontes yang disebut melibatkan peserta transgender, Arya mengatakan dirinya tidak mengetahui secara detail keseluruhan konsep acara.
Ia mengaku hanya menghadiri agenda yang berkaitan dengan penerimaan penghargaan sebelum meninggalkan lokasi.
Mengenai sosok berseragam TNI yang terlihat bersamanya, Arya menyebut pria tersebut merupakan ajudan yang bertugas memberikan pengawalan dan pendampingan.
Menurutnya, keberadaan ajudan tersebut tidak berkaitan dengan acara Miss Equality World 2026.
Belum Ada Kesimpulan Pelanggaran Etik
BK DPD RI menegaskan hingga saat ini belum mengambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam persoalan tersebut.
Seluruh informasi masih dalam tahap pendalaman dan klarifikasi. BK akan memeriksa berbagai aspek, mulai dari tujuan perjalanan, pihak yang mengundang, kapasitas Arya saat menghadiri acara, bentuk keterlibatan, hingga penggunaan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan.
Apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran kode etik atau ketentuan lain yang berlaku, BK akan mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi BK untuk memberikan penjelasan kepada publik.
Kehadiran Arya Wedakarna dalam Miss Equality World 2026 menjadi sorotan karena melibatkan seorang pejabat publik dalam kegiatan internasional yang kemudian menimbulkan beragam respons di media sosial.
Pemanggilan oleh BK DPD RI kini menjadi tahap penting untuk mengungkap konteks kegiatan tersebut secara lebih utuh, termasuk memastikan kapasitas Arya saat hadir di Bangkok dan status pendamping berseragam TNI yang terlihat bersamanya.
