Ahmad Luthfi: Laporkan Jalan Rusak Lewat Kanal Resmi Bukan Medsos
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengingatkan masyarakat untuk tidak menyampaikan keluhan infrastruktur melalui media sosial. Ia menekankan pentingnya penggunaan kanal resmi pemerintah agar setiap laporan dapat ditangani secara cepat dan terarah.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya aduan masyarakat selama periode arus mudik Lebaran 2026. Keluhan yang banyak muncul berkaitan dengan kondisi jalan rusak serta penerangan jalan yang belum memadai di sejumlah titik.
Menurut Luthfi, pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, mulai dari layanan pengaduan berbasis digital hingga instansi teknis terkait.
“Silakan komplain melalui channel yang jelas. Dinas kami bisa, PUPR bisa, LaporGub juga bisa, bahkan ada layanan telepon. Jangan ke media sosial, langsung ke kami, pasti akan kami tanggapi,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, laporan yang masuk melalui jalur resmi akan lebih mudah diverifikasi dan langsung diteruskan ke instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun Dinas Perhubungan.
Terkait penerangan jalan, Luthfi menyebut penanganannya berada di bawah kewenangan dinas teknis yang memiliki tanggung jawab terhadap fasilitas transportasi dan keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, data dari Dinas Perhubungan Jawa Tengah menunjukkan bahwa ketersediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) masih belum mencukupi kebutuhan. Dari total kebutuhan sekitar 34 ribu unit, baru sekitar 15 ribu yang terpasang di berbagai ruas jalan provinsi.
Kondisi tersebut berarti masih terdapat kekurangan hampir 50 persen, yang menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar.
Meski demikian, Luthfi menilai penyelenggaraan mudik tahun ini berjalan relatif lancar. Ia menyebut tidak ada keluhan besar dari masyarakat yang berkaitan dengan kemacetan maupun kondisi jalan secara umum.
“Evaluasi kami positif. Tidak ada public complain yang signifikan terkait jalan, dan tidak ada kemacetan yang fluktuatif,” katanya.
Tingginya mobilitas masyarakat juga menjadi sorotan, dengan jutaan pemudik tercatat memasuki wilayah Jawa Tengah menggunakan berbagai moda transportasi. Pemerintah daerah turut mendukung kelancaran arus tersebut melalui penyediaan fasilitas mudik gratis.
Program tersebut mencakup layanan transportasi menggunakan bus dan kereta api yang ditujukan bagi masyarakat, khususnya pekerja sektor informal, guna memastikan perjalanan yang lebih aman dan terjangkau.
Dengan optimalisasi kanal pengaduan resmi, pemerintah berharap setiap aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.
