PPATK Telusuri Dugaan Pengemplangan Pajak

Kantor PPATK

PPATK menemukan dugaan penyembunyian omzet penjualan mobil mewah oleh tiga grup perusahaan importir di Indonesia. Nilai penjualan yang diduga tidak dilaporkan mencapai Rp13,08 triliun.

Temuan tersebut tercantum dalam Laporan Semester PPATK 2026, berdasarkan analisis aktivitas keuangan ketiga grup perusahaan pada Maret–April 2026.

“Total omzet atas penjualan mobil mewah yang diduga tidak dilaporkan kepada negara mencapai nilai Rp13.084.582.154.157,” demikian tertulis dalam laporan tersebut.

Angka itu merupakan nilai omzet yang diduga tidak dilaporkan, bukan jumlah kerugian negara maupun besaran pajak yang belum dibayarkan.

Dalam analisisnya, PPATK mendapati indikasi penggunaan skema under invoicing. Melalui cara ini, nilai transaksi dilaporkan lebih rendah daripada harga penjualan sebenarnya sehingga diduga mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Aliran dana juga disinyalir melewati rekening atas nama pihak lain atau rekening nominee. Selain itu, sejumlah perusahaan terafiliasi diduga digunakan untuk menyamarkan transaksi dan penerimaan hasil penjualan.

Penelusuran terhadap importir mobil mewah tersebut menjadi bagian dari analisis PPATK atas transaksi yang terindikasi berkaitan dengan tindak pidana perpajakan.

Sepanjang semester I 2026, PPATK menerbitkan 93 Produk Intelijen Keuangan (PIK) terkait dugaan tindak pidana perpajakan. Nilai transaksi yang tercakup dalam produk intelijen itu mencapai Rp122,98 triliun.

Hasil analisis disampaikan kepada instansi terkait, baik atas inisiatif PPATK maupun sebagai jawaban atas permintaan informasi. PPATK juga berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Dalam catatan PPATK, pemanfaatan intelijen keuangan bersama DJP sepanjang 2020 hingga Juni 2026 berkontribusi terhadap penerimaan negara sebesar Rp20,26 triliun.

Tutup