HMI MPO Minta BPK Audit Dana Porprov Rp135 Miliar Kota Bekasi
Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Bekasi Raya meminta Pemerintah Kota Bekasi membuka pengelolaan anggaran Porprov XV 2026 yang disebut mencapai Rp135 miliar. Organisasi mahasiswa tersebut menilai besarnya pembiayaan harus disertai rincian penggunaan dan pertanggungjawaban yang dapat diakses masyarakat.
Ketua Umum HMI MPO Bekasi Raya, Safira Oktanurina, menegaskan bahwa keterbukaan diperlukan untuk memastikan anggaran memberikan manfaat bagi pembinaan olahraga dan pemenuhan kebutuhan atlet. “Jika anggaran sebesar Rp135 miliar dapat direncanakan, maka pertanggungjawabannya juga harus dapat dibuka. Jika prestasi menjadi tujuan, maka kesejahteraan atlet harus menjadi prioritas,” tegas Safira dalam pernyataan tertulis.
Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah hubungan antara angka Rp40 miliar dan total Rp135 miliar. HMI MPO meminta penjelasan apakah Rp40 miliar merupakan bagian dari keseluruhan anggaran, pembiayaan kegiatan tertentu, atau alokasi dengan kedudukan berbeda.
Safira meminta penjelasan itu disertai dokumen resmi yang memuat sumber serta peruntukan anggaran. Dispora dan KONI Kota Bekasi juga didesak mempublikasikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) beserta realisasinya agar masyarakat dapat membandingkan perencanaan dengan pengeluaran.
Dalam pernyataannya, HMI MPO menyampaikan tujuh tuntutan. Selain keterbukaan rincian anggaran, publikasi RAB dan realisasi, serta penjelasan dua angka pembiayaan, organisasi tersebut meminta audit khusus Inspektorat, pemeriksaan BPK sesuai kewenangannya, jaminan hak atlet, dan tindak lanjut hukum apabila ditemukan bukti dugaan korupsi.
Permintaan audit diarahkan untuk menilai kesesuaian perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran. HMI MPO berharap pengawasan dapat mengidentifikasi persoalan administratif maupun temuan lain yang membutuhkan tindak lanjut, tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
Perhatian juga diberikan kepada fasilitas, konsumsi, akomodasi, dan kesejahteraan atlet. Safira mengingatkan agar besarnya pembiayaan penyelenggaraan sejalan dengan kebutuhan mereka. “Atlet merupakan subjek utama dalam penyelenggaraan olahraga, bukan sekadar pelengkap seremoni,” ujarnya.
HMI MPO menegaskan tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa. Permintaan keterbukaan, menurut organisasi itu, bertujuan menjaga integritas penyelenggaraan olahraga sekaligus mencegah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Prestasi olahraga tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup akses informasi publik,” tegas Safira. HMI MPO menyatakan akan mengawal persoalan tersebut melalui advokasi dan jalur konstitusional hingga memperoleh penjelasan dari pihak terkait.
Hingga berita ini diunggah, redaksi belum memperoleh tanggapan dari Pemerintah Kota Bekasi terkait tuntutan keterbukaan anggaran Porprov XV 2026 yang disampaikan HMI MPO Cabang Bekasi Raya.




