RUU Adminduk Dibahas, Mendagri Usul Hapus Denda KTP
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar ketentuan denda bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dihapus. Usulan itu disampaikan pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), Tito mengingatkan bahwa aturan kependudukan harus memudahkan masyarakat mengurus kebutuhan administrasinya. Sanksi yang diterapkan pun perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelayanan.
“Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada,” kata Tito.
Salah satu pertimbangan pemerintah adalah penggunaan IKD yang belum merata. Tito menyebut kepemilikan identitas digital tersebut baru sekitar 11 persen sehingga penerapannya perlu dilakukan bertahap.
“Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap,” ujarnya.
Tito menilai kewajiban membawa identitas digital dalam segala keadaan berpotensi menyulitkan warga. Karena itu, kesiapan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam penyusunan aturan baru.
“Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif,” ucapnya.
Untuk meningkatkan kepatuhan warga, pemerintah mendorong sosialisasi dan akses layanan yang lebih mudah. Penguatan sistem verifikasi identitas juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan.
Pemerintah turut menelaah ketentuan sanksi bagi pegawai maupun pejabat penyelenggara layanan. Rumusannya perlu disesuaikan dengan aturan kepegawaian serta tata cara pemberian sanksi administratif yang berlaku.
Usulan penghapusan denda tersebut masih harus dibahas bersama DPR RI. Dengan demikian, pernyataan Tito belum berarti ketentuan denda bagi warga yang tidak membawa identitas telah resmi dihapus.




