IPW Dukung Usulan Kapolri Larang Vape Total
Indonesia Police Watch (IPW) mendukung usulan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape secara total di Indonesia. Organisasi tersebut juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai langkah awal pembatasan vape di lingkungan pemerintahan.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, kebijakan tersebut dapat menjadi tahap awal sebelum wacana pelarangan vape dibahas lebih lanjut melalui revisi Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.
“IPW mendesak Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan berupa Inpres penggunaan vape di institusi pemerintahan sebelum pelarangan vape dimasukkan ke UU Narkotika dan Psikotropika,” ujar Sugeng dalam keterangan tertulis, Minggu (25/10/2026).
Menurut Sugeng, pembatasan penggunaan vape di lingkungan lembaga pemerintahan diharapkan dapat menekan pemakaiannya sekaligus mencegah perangkat tersebut disalahgunakan sebagai sarana mengonsumsi narkotika cair.
“Dengan begitu IPW menilai bahwa penggunaan vape di masyarakat bisa dieliminir, di samping menghilangkan peredaran narkotika cair,” katanya.
IPW menyoroti perubahan modus peredaran narkotika, termasuk kemungkinan penyamaran zat terlarang dalam bentuk cairan yang digunakan pada rokok elektrik. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan langkah pencegahan yang terkoordinasi dari pemerintah pusat hingga daerah.
Sugeng menilai, instruksi yang ditujukan kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dapat menjadi salah satu upaya untuk memperluas pencegahan penyalahgunaan narkotika.
“IPW menilai kalau Instruksi Presiden terhadap larangan vape dikeluarkan terhadap lembaga dan kementerian, gubernur, wali kota, bupati di Indonesia, maka penyelamatan terhadap jutaan masyarakat dari bahaya laten narkoba bisa terjadi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengusulkan pelarangan total peredaran vape di Indonesia. Usulan itu dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi penggunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika cair.
Kapolri juga meminta dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mempertimbangkan fatwa mengenai pelarangan vape. Sementara itu, MUI Jawa Timur telah menerbitkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2026 yang mengharamkan penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika.
Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan instruksi yang melarang penggunaan vape bagi aparatur sipil negara (ASN), pegawai non-ASN, dan pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan pemerintah provinsi tersebut.
IPW berharap kebijakan serupa dapat diperluas melalui aturan pemerintah pusat. Meski demikian, usulan penerbitan Inpres dan pelarangan vape secara nasional masih perlu dibedakan dari kebijakan yang telah berlaku di daerah maupun aturan yang telah ditetapkan secara resmi.


