Rp33 Miliar Disiapkan Pemkab Bekasi untuk Infrastruktur Pemerintahan
Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan dan penataan infrastruktur pemerintahan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) mengalokasikan dana sebesar Rp33,01 miliar untuk membangun dan menata 13 unit gedung pemerintahan beserta kawasan pendukungnya.
Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas milik pemerintah daerah, tetapi juga mendukung sarana pelayanan instansi vertikal yang beroperasi di Kabupaten Bekasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Kepala DCKTR Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto, mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintahan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang lebih nyaman, efektif, dan mudah diakses masyarakat.
“Pembangunan gedung dan penataan lingkungan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada instansi vertikal agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. Fasilitas yang memadai juga akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun aparatur,” ujar Benny.
Ia menjelaskan, pembangunan tersebut akan dilaksanakan melalui mekanisme hibah barang dari Pemerintah Kabupaten Bekasi kepada sejumlah instansi vertikal yang membutuhkan dukungan fasilitas.
Menurut Benny, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah daerah dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bekasi.
Selain memperkuat koordinasi antarinstansi, keberadaan gedung dan lingkungan kerja yang representatif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta memberikan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Melalui program ini, Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus membangun infrastruktur pemerintahan yang modern, fungsional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
