Dihadang Aparat di Sudirman, Mahasiswa Tetap Gaungkan Kritik ke Istana
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari BEM Universitas Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), serta sejumlah organisasi lainnya tertahan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, saat berupaya menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jumat (12/6/2026).
Massa yang sebelumnya bergerak dari kawasan Bendungan Hilir (Benhil) tiba di sekitar kawasan Thamrin Nine dan Kantor UOB pada sore hari. Namun perjalanan mereka terhenti setelah aparat gabungan TNI dan Polri memasang barikade untuk membatasi akses menuju titik aksi yang direncanakan.
Akibat konsentrasi massa di lokasi tersebut, arus kendaraan dari arah Benhil menuju kawasan Monas sempat mengalami perlambatan dan penutupan sementara. Situasi sempat diwarnai adu argumentasi antara peserta aksi dan aparat yang berjaga.
Di hadapan barikade, para demonstran terus menyuarakan tuntutannya. Mereka secara bergantian meneriakkan yel-yel agar akses menuju Bundaran HI dibuka.
“Buka, buka, buka jalannya. Buka jalannya sekarang juga,” seru massa aksi di lokasi.
Meski jarak menuju Bundaran HI diperkirakan tinggal kurang dari satu kilometer, massa tidak dapat melanjutkan perjalanan karena penjagaan aparat yang cukup ketat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah, mulai dari penghentian pemborosan anggaran negara, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme di ruang sipil, hingga desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, mengatakan tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang menilai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat semakin berat.
“Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni,” kata Yatalathof.
Menurutnya, aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi atas berbagai persoalan yang dinilai semakin dirasakan masyarakat, khususnya terkait ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kebijakan publik yang belakangan menuai kritik dari sejumlah kalangan.
