Susi Minta Pemerintah Fokus Benahi Laut Indonesia
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyoroti rencana pemerintah membentuk badan ekspor komoditas di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Menurut Susi, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penguatan ekspor komoditas strategis tanpa membenahi sektor perikanan yang dinilai masih menghadapi persoalan serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Susi melalui akun media sosial X miliknya pada Minggu, 24 Mei 2026. Ia meminta Presiden Prabowo Subianto turut memberi perhatian terhadap praktik penangkapan ikan ilegal yang disebut masih marak terjadi di perairan Indonesia.
“Perikanan juga Pak Presiden Prabowo Subianto harus ditertibkan,” tulis Susi dalam unggahannya.
Menurut Susi, praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) atau penangkapan ikan ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi ekonomi dan sumber daya laut, tetapi juga berpotensi menjadi pintu masuk berbagai tindak kejahatan lintas negara.
Ia menilai kapal-kapal yang terlibat dalam praktik IUUF kerap digunakan untuk aktivitas ilegal lain di luar sektor perikanan. Karena itu, penindakan terhadap praktik tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.
“Kapal-kapal IUUF selain mencuri sumber daya laut juga jadi pengantar, pembawa, pelaku, dan pelindung kejahatan lainnya. Narkoba, human trafficking, perdagangan satwa langka, hingga penyelundupan barang lainnya,” tegasnya.
Sorotan Susi muncul di tengah beredarnya kabar mengenai rencana pemerintah membentuk lembaga khusus yang akan mengatur ekspor sejumlah komoditas strategis nasional. Badan tersebut disebut akan berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara sebagai bagian dari penguatan tata kelola ekspor.
Sejumlah komoditas utama yang dikabarkan masuk dalam pengaturan lembaga baru itu antara lain batu bara, crude palm oil (CPO), hingga mineral logam. Pemerintah disebut ingin memperkuat kontrol devisa dan stabilitas ekspor di tengah dinamika ekonomi global.
Namun hingga kini, pemerintah belum menyampaikan detail resmi mengenai struktur, kewenangan, maupun mekanisme operasional badan ekspor tersebut. Meski demikian, isu pembentukan lembaga baru itu sudah memunculkan beragam tanggapan dari berbagai kalangan.
Pengamat ekonomi menilai penguatan tata kelola ekspor memang penting untuk menjaga ketahanan devisa nasional. Namun, mereka mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan sektor lain yang juga berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional, termasuk kelautan dan perikanan.
Sementara itu, pernyataan Susi kembali mengingatkan publik bahwa sektor perikanan Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait pengawasan wilayah laut, pencurian ikan, hingga kejahatan lintas negara yang memanfaatkan jalur perairan Indonesia.
