Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dan sejumlah pihak terkait program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diwarnai sorotan terhadap ketidakhadiran Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota.
Ketidakhadiran pimpinan perusahaan tersebut memicu reaksi sejumlah anggota dewan yang menilai kehadiran Dirut Agrinas penting dalam pembahasan program strategis tersebut.
Rapat yang digelar pada Rabu (11/3/2026) itu turut dihadiri jajaran Kementerian Koperasi Republik Indonesia, termasuk Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Di awal rapat, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid langsung menginterupsi jalannya pembahasan dan mempertanyakan alasan ketidakhadiran Direktur Utama Agrinas.
“Rapat ini penting, sangat penting, kenapa Dirut Agrinas tidak hadir?” ujar Nurdin Halid dalam forum rapat tersebut.
Menanggapi hal itu, Direktur Pengadaan PT Agrinas Pangan Nusantara Elphis Rudy menjelaskan bahwa Joao Angelo tidak dapat menghadiri rapat karena kondisi kesehatannya menurun.
Menurutnya, sehari sebelumnya Joao Angelo sebenarnya telah mengikuti rapat internal, namun kondisi tubuhnya tiba-tiba memburuk.
“Untuk Bapak Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara saat ini dalam kondisi sakit. Semalam sebenarnya saat kami rapat sudah berjaket dan sudah berkeringat dingin, dan setelah kembali demam tinggi,” kata Elphis Rudy.
Meski demikian, sejumlah anggota dewan tetap meminta kejelasan mengenai kapan Dirut Agrinas dapat hadir untuk memberikan penjelasan langsung kepada DPR.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP Mufti Anam menegaskan bahwa kehadiran Joao Angelo sangat penting, terutama untuk menjelaskan rencana impor 105 ribu unit mobil pikap yang menjadi perhatian anggota dewan.
“Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk bagaimana Pak Dirut bisa hadir di tempat ini kapan. Apakah nanti malam atau besok, kami tunggu di tempat,” ujar Mufti Anam.
Ia menilai rencana impor kendaraan dalam jumlah besar tersebut perlu dijelaskan secara transparan, termasuk mengenai pihak yang akan menjadi pengguna kendaraan tersebut.
“Karena ini serius bagi kami. 105 ribu mobil itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu kepentingannya untuk siapa,” katanya.
Mufti juga menambahkan bahwa dalam rapat tersebut bahkan Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui secara detail siapa pihak yang akan menggunakan kendaraan tersebut, termasuk apakah para kepala desa yang menjadi target program telah diajak berdiskusi.
Karena itu, DPR menilai kehadiran pimpinan Agrinas sangat diperlukan agar program KDKMP dapat dibahas secara terbuka dan akuntabel di hadapan publik.
